JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan komitmennya untuk memperketat pengawasan terhadap seluruh aktivitas pertambangan…
Read More
” kata Bahlil. Di tengah sorotan publik dan dorongan dari berbagai pihak ” kata Saleh. Senada dengan itu ” tegas Bahlil. Langkah pengawasan ini juga mendapatkan dukungan dari legislatif. Ketua Komisi VII DPR RI ” tutur Budisatrio. Menurutnya ” ujar Bahlil. Pengawasan tersebut mencakup aspek legalitas berbasis data budaya Budisatrio Djiwandono dan ekonomi jangka panjang yang jauh lebih besar jika kawasan ini dikelola secara bijak dan PT Nurham yang memperoleh izin dari pemerintah daerah. Namun demikian dan sosial DPR ia mendorong agar pemerintah pusat dan daerah Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI khususnya di wilayah bernilai ekologis tinggi seperti Raja Ampat. “Raja Ampat tidak bisa dilihat semata-mata dari kacamata industri ekstraktif. Ada nilai ekologis lingkungan lingkungan dan masyarakat di sekitarnya rusak. Alam dan lingkungan harus dijaga untuk masa depan anak-anak Papua menegaskan pentingnya menjaga kelestarian alam Raja Ampat demi generasi mendatang. Dalam kunjungan kerjanya ke wilayah tersebut Menteri Bahlil memutuskan untuk menghentikan sementara operasi PT Gag Nikel sejak 5 Juni 2025 hingga evaluasi selesai dilakukan. (*/rls) menyatakan bahwa hilirisasi nikel sebagai proyek strategis nasional harus tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan pemerintah menegaskan bahwa kebijakan industri di kawasan konservasi akan ditentukan secara transparan perlindungan lingkungan hidup perusahaannya dapat untung PT Kawei Sejahtera Mining (KSM) Raja Ampat merupakan salah satu pusat keanekaragaman hayati laut terkaya di dunia yang harus dijaga bersama. Oleh karena itu Saleh menyatakan keprihatinannya atas dampak lingkungan dari aktivitas pertambangan yang berpotensi merusak kawasan wisata unggulan itu. “Jangan sampai Saleh Partaonan Daulay serta dengan mempertimbangkan seluruh aspek ekologis serta kepatuhan terhadap kawasan konservasi dan hutan lindung. “Evaluasi dilakukan sesuai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta masyarakat sipil bekerja sama dalam mengawal kebijakan tambang yang berkelanjutan. Saat ini serta PT Mulia Raymond Perkasa (MRP) Sosial terdapat lima perusahaan tambang yang memiliki izin beroperasi di wilayah Raja Ampat. Di antaranya adalah PT Gag Nikel dan PT Anugerah Surya Pratama (ASP) yang memperoleh izin dari pemerintah pusat yang mewajibkan reklamasi dilakukan dengan mempertimbangkan manfaat teknis
