Oleh: Bara Winatha*)
Pemerintah terus memperkuat arah kebijakan ekonomi yang berpihak pada rakyat melalui langkah konkret dalam menjaga stabilitas sosial dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu kebijakan yang kini mendapat sorotan positif adalah peluncuran Program Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra). Program ini menjadi bagian penting dari Paket Ekonomi 2025, yang tidak hanya dirancang untuk meningkatkan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional melalui pemerataan kesejahteraan dan perluasan lapangan kerja.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai bahwa BLT Kesra akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal IV-2025. Ia memperkirakan kebijakan tersebut dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi hingga 5,67 persen, lebih tinggi dari target pemerintah sebesar 5,2 persen. Injeksi fiskal sebesar Rp10,5 triliun yang diberikan melalui program ini akan langsung mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga, yang selama ini menyumbang lebih dari separuh Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.
Keberhasilan pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan investasi atau ekspor, tetapi juga harus ditopang oleh permintaan domestik yang kuat. BLT Kesra menjadi instrumen strategis yang menjaga daya beli masyarakat, terutama di tengah tekanan inflasi dan ketidakpastian ekonomi global. Dengan menjaga konsumsi rumah tangga, efek berganda (multiplier effect) akan dirasakan hingga ke sektor perdagangan, transportasi, dan logistik di seluruh daerah. Lebih lanjut, kebijakan fiskal yang ekspansif seperti BLT Kesra tetap berada dalam kerangka pengelolaan keuangan negara yang hati-hati.
Pemerintah telah menghitung kapasitas fiskal agar program ini tidak menimbulkan risiko terhadap defisit anggaran. Sebaliknya, dengan meningkatnya perputaran uang di tingkat rumah tangga, penerimaan pajak dari konsumsi akan ikut terdorong, sehingga secara tidak langsung menutup sebagian pembiayaan program tersebut. Selain aspek ekonomi, BLT Kesra memiliki dampak sosial yang signifikan. Bantuan tunai kepada 35 juta keluarga penerima manfaat tidak hanya menjaga kestabilan daya beli, tetapi juga menekan potensi gejolak sosial di tengah masyarakat.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa BLT Kesra merupakan kebijakan strategis yang dijalankan atas arahan langsung Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah memutuskan untuk menyalurkan bantuan selama tiga bulan berturut-turut, mulai Oktober hingga Desember 2025, guna memperkuat daya beli masyarakat menjelang akhir tahun. Menurut Airlangga, kebijakan ini menyasar 35,04 juta keluarga penerima manfaat (KPM) atau sekitar 140 juta jiwa, dengan target utama kelompok masyarakat pada desil 1 hingga 4 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Program ini diluncurkan bersamaan dengan Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi, yang ditujukan untuk para fresh graduate. Kedua program tersebut merupakan bagian dari strategi besar pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara kebijakan sosial dan pertumbuhan ekonomi. Melalui cara ini, pemerintah tidak hanya membantu masyarakat yang membutuhkan, tetapi juga memperkuat kualitas tenaga kerja dan meningkatkan produktivitas nasional.
Penyaluran BLT Kesra dilakukan melalui bank-bank Himbara untuk sekitar 18,3 juta keluarga dan melalui PT Pos Indonesia untuk 17,2 juta keluarga lainnya. Pemerintah memastikan distribusi bantuan berlangsung efisien dan tepat waktu dengan menggunakan sistem digitalisasi data penerima. Hal ini menunjukkan bahwa program ini menjadi bagian dari desain kebijakan makroekonomi yang mendorong sirkulasi ekonomi di lapisan bawah agar roda ekonomi nasional terus berputar.
Selama beberapa bulan terakhir, pemerintah melihat tanda-tanda positif di lapangan. Indeks kepercayaan konsumen meningkat, dan data penjualan ritel menunjukkan tren naik. Hal ini menandakan bahwa kebijakan BLT Kesra berhasil menyalurkan stimulus tepat sasaran, tanpa menimbulkan distorsi pasar. Program tersebut juga dianggap mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan stabilitas sosial, yang menjadi pilar utama dalam visi ekonomi Prabowo-Gibran.
Dari sisi pelaksanaan teknis, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bahwa seluruh penerima BLT Kesra ditetapkan berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Nilai bantuan yang diterima masyarakat kini mencapai Rp1,5 juta per keluarga, yang terdiri atas Rp600 ribu dari program BLT reguler dan tambahan Rp900 ribu dari BLT Kesra. Kenaikan ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk memperkuat jaring pengaman sosial dan memberikan ruang bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk menjaga ketahanan ekonomi keluarga mereka.
Kombinasi kebijakan sosial dan ekonomi melalui BLT Kesra serta program pemagangan menjadi bukti bahwa pemerintah mengedepankan pembangunan inklusif. Dengan memperkuat daya beli masyarakat dan membuka peluang kerja baru bagi lulusan muda, Indonesia sedang menata fondasi ekonomi yang lebih tangguh dan merata. Program ini juga memperlihatkan kemampuan pemerintah dalam mengintegrasikan kebijakan fiskal, sosial, dan ketenagakerjaan dalam satu arah strategis yang sama.
Dalam konteks global, strategi ini sekaligus menjadi respons adaptif terhadap perlambatan ekonomi dunia. Di saat banyak negara memilih pengetatan fiskal, Indonesia justru memperkuat perlindungan sosial untuk menjaga mesin domestik tetap berjalan. Pendekatan ini mencerminkan filosofi ekonomi Pancasila yang menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai pusat pembangunan nasional. BLT Kesra bukan sekadar program bantuan, melainkan simbol kehadiran negara yang proaktif dalam melindungi rakyatnya sekaligus pendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkeadilan.
*)Penulis merupakan pengamat sosial dan kemasyarakatan.
Leave a Reply