Oleh : Aristika Utami
Indonesia sebagai negara demokrasi dengan populasi terbesar di Asia Tenggara memiliki tantangan besar dalam hal penegakan hukum. Dalam beberapa tahun terakhir, perbaikan dalam penegakan hukum telah menjadi isu penting, baik di kalangan pemerintah, masyarakat, maupun lembaga-lembaga hukum itu sendiri. Seiring dengan terpilihnya Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia, banyak yang berharap adanya reformasi dalam sistem hukum yang lebih tegas dan transparan.
Di bawah kepemimpinan Prabowo, sejumlah upaya telah dilakukan untuk meningkatkan sistem hukum dan mendapatkan apresiasi positif dari berbagai kalangan. Kebijakan-kebijakan baru yang disusun untuk memperkuat institusi hukum, pemberantasan korupsi, serta penegakan hak asasi manusia (HAM) menjadi fokus utama. Artikel ini akan membahas beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintahan Prabowo dalam penegakan hukum, serta bagaimana kebijakan-kebijakan tersebut mendapatkan respons positif dari publik.
Kaprodi Magister Hukum Universitas Semarang Dr. Kukuh Sudarmanto mengatakan pihak akademisi hukum mengapresiasi Presiden Prabowo karena berani melangkah secara tegas dalam penegakan hukum pemberantasan korupsi hingga membongkar judi online. Dalam hal ini, pihak akademisi berharap ketegasan pemerintahan Prabowo – Gibran ini berdampak pada keadilan dan kemakmuran.
Salah satu tantangan besar dalam penegakan hukum di Indonesia adalah kasus korupsi yang sudah menjadi masalah sistemik. Korupsi merusak struktur sosial, ekonomi, dan politik negara, serta mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah. Presiden Prabowo menyadari bahwa pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas utama. Dalam era pemerintahannya, Prabowo menginstruksikan untuk memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), meningkatkan transparansi, dan menutup celah-celah yang sering dimanfaatkan oleh pelaku korupsi.
Pemerintahannya juga berkomitmen untuk memastikan bahwa tidak ada satupun pihak yang kebal hukum, termasuk pejabat tinggi atau tokoh politik. Salah satu kebijakan penting yang diterapkan adalah pemberian wewenang lebih besar kepada KPK dan lembaga pengawas lainnya untuk melakukan audit terhadap penggunaan anggaran negara. Dengan adanya penguatan lembaga antikorupsi ini, publik merasa lebih yakin bahwa sistem hukum di Indonesia semakin adil dan transparan. Apresiasi datang dari berbagai elemen masyarakat yang menganggap langkah ini sebagai terobosan penting dalam menghadapi masalah korupsi yang telah mengakar.
Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Hukum dan Konstitusi (LKSHK), Ubaidillah Karim mengatakan tidak hanya menyikat para koruptor, kejaksaan di era Pemerintahan pemerintahan Prabowo-Gibran torehkan prestasi dalam memulihkan kerugian keuangan negara. Kejaksaan RI berhasil memulihkan keuangan Negara sebesar Rp2,4 triliun. Prestasi Kejaksaan ini jadi asa dalam penegakan hukum berkeadilan, dalam menghilangkan budaya koruptif dari negeri ini.
Selain pemberantasan korupsi, perhatian besar juga diberikan oleh pemerintahan Prabowo pada daerah-daerah yang selama ini kurang mendapat perhatian dari segi penegakan hukum, khususnya di daerah terpencil atau pelosok. Prabowo menyadari bahwa adanya kesenjangan dalam distribusi keadilan hukum antara kota besar dan daerah-daerah terpencil seringkali menjadi penyebab ketidakadilan sosial.
Untuk itu, salah satu kebijakan yang dicanangkan adalah penguatan institusi kepolisian dan peradilan di daerah-daerah tersebut. Pemerintah memberikan anggaran lebih untuk pembangunan kantor kepolisian dan pengadilan di daerah-daerah yang kurang terjangkau, serta meningkatkan kualitas pelatihan aparat hukum di tingkat lokal. Selain itu, pembentukan satuan tugas khusus untuk menangani kejahatan yang sering terjadi di daerah terpencil, seperti perambahan hutan, penambangan ilegal, dan perdagangan manusia, juga mendapat perhatian serius.
Upaya ini mendapatkan apresiasi dari masyarakat di daerah-daerah yang sebelumnya merasa diabaikan dalam hal penegakan hukum. Mereka kini merasa lebih aman dan terlindungi, serta lebih percaya pada sistem hukum yang ada. Hal ini semakin menunjukkan bahwa pemerintahan Prabowo memiliki komitmen kuat untuk memastikan bahwa keadilan hukum dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali.
Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) adalah isu yang tak terlepas dari sejarah panjang Indonesia. Selama beberapa dekade, berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia belum mendapatkan penyelesaian yang memadai. Beberapa kasus besar, seperti tragedi 1965, pembunuhan aktivis, hingga konflik-konflik di Papua, masih menyisakan luka bagi banyak pihak.
Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, pendekatan restoratif mulai diterapkan dalam menangani kasus-kasus pelanggaran HAM. Pendekatan ini berfokus pada penyelesaian dengan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat untuk mencapai perdamaian dan keadilan sosial. Hal ini dilakukan dengan membentuk lembaga-lembaga yang bisa menangani kasus pelanggaran HAM dengan lebih manusiawi dan lebih mendalam. Selain itu, pemerintah juga memperkuat mekanisme hukum internasional yang dapat menuntut pelaku pelanggaran HAM yang berada di luar negeri.
Penyelesaian kasus pelanggaran HAM dengan pendekatan ini mendapat sambutan positif dari publik, terutama keluarga korban yang merasa dihargai dan dipenuhi hak-haknya. Dengan cara ini, diharapkan agar rasa saling memaafkan dan keadilan dapat tercapai, bukan hanya untuk mengungkapkan kebenaran, tetapi juga untuk membangun rekonsiliasi antarwarga negara.
Sistem peradilan yang bebas dari intervensi politik atau kepentingan tertentu adalah kunci bagi tegaknya hukum yang adil. Dalam pemerintahan Prabowo, ada upaya serius untuk memperkuat independensi lembaga peradilan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Salah satu langkah yang diambil adalah memperbaiki proses rekrutmen hakim dan meningkatkan sistem pendidikan serta pelatihan bagi para hakim agar mereka lebih kompeten dan profesional dalam menjalankan tugasnya.
Selain itu, pemerintah Prabowo juga berfokus pada perbaikan infrastruktur pengadilan, termasuk penerapan teknologi digital untuk memudahkan akses informasi bagi masyarakat terkait proses hukum yang sedang berlangsung. Penggunaan teknologi ini dianggap sangat penting untuk mendorong transparansi, sehingga publik dapat dengan mudah memantau jalannya kasus-kasus hukum dan memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan fair.
Apresiasi datang dari masyarakat hukum dan praktisi hukum yang merasa bahwa proses peradilan di Indonesia kini semakin transparan dan efisien. Hal ini tentu menjadi angin segar bagi mereka yang selama ini merasa kesulitan dalam mengakses keadilan karena sistem peradilan yang lambat dan penuh hambatan birokrasi.
Salah satu inovasi yang diterapkan oleh pemerintahan Prabowo dalam penegakan hukum adalah peningkatan partisipasi masyarakat. Pemerintah mengajak masyarakat untuk lebih aktif dalam pengawasan hukum dan memberikan laporan terkait tindak pidana atau ketidakberesan yang mereka temui di lapangan. Salah satu cara yang dilakukan adalah melalui aplikasi teknologi yang memungkinkan masyarakat melaporkan kejahatan atau penyalahgunaan kekuasaan secara anonim.
Team Hukum Merah Putih (THMP) pun mengapresiasi kinerja pemerintahan ini. Ketua Umum THMP C, Suhadi mengatakan Apresiasi setinggi-tingginya untuk pemerintahan Prabowo Gibran yang mendapatkan tingkat kepuasan masyarakat di atas 80%, ini menunjukkan pemerintah bekerja untuk rakyat dan masyarakat dapat merasakan kerja pemerintah.
Langkah ini mendapat apresiasi karena dianggap sebagai bentuk partisipasi aktif dari rakyat dalam menjaga keadilan dan mendukung penegakan hukum di Indonesia. Dengan adanya saluran pelaporan yang lebih mudah dan aman, banyak kasus yang berhasil terungkap, bahkan sebelum pihak berwenang bertindak. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum, tetapi juga memperkuat rasa tanggung jawab bersama untuk menciptakan negara yang lebih adil.
Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintahan Prabowo Subianto telah mendapatkan apresiasi luas dari publik, baik di kalangan masyarakat umum maupun praktisi hukum. Kebijakan-kebijakan yang berfokus pada pemberantasan korupsi, peningkatan keamanan di daerah terpencil, penyelesaian pelanggaran HAM, penguatan independensi peradilan, dan peningkatan partisipasi masyarakat telah menciptakan atmosfer hukum yang lebih transparan dan adil. Meskipun masih ada tantangan yang harus dihadapi, langkah-langkah tersebut menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa Indonesia bisa menjadi negara yang lebih adil dan makmur melalui penegakan hukum yang kuat dan berkeadilan.
)* Pengamat kebijakan Publik
Leave a Reply