Oleh : Dirandra Falguni )*
Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen kuat untuk menghadirkan kesejahteraan bagi para guru di Indonesia. Salah satu langkah nyata yang tengah menjadi sorotan adalah kebijakan pemberian tunjangan kepada guru honorer berpenghasilan rendah, yang akan mulai direalisasikan pada Juli 2025 mendatang. Program ini bukan hanya menjadi bentuk keberpihakan negara kepada para pendidik, tetapi juga menjadi bukti bahwa pemerintahan saat ini benar-benar hadir dalam menjawab kebutuhan dasar tenaga pengajar.
Seperti disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, program tunjangan untuk guru honorer ini dirancang untuk memberikan bantuan langsung sebesar Rp300.000 per bulan kepada sekitar 310 ribu guru honorer di seluruh Indonesia. Program ini ditujukan kepada guru-guru honorer yang belum tersertifikasi, berada dalam desil pendapatan 1 hingga 10, serta tidak menerima bantuan sosial lainnya dari Kementerian Sosial. Dengan skema ini, pemerintah secara tepat sasaran mengarahkan bantuannya kepada mereka yang paling membutuhkan.
Tidak berhenti di situ, Presiden Prabowo juga menggulirkan program bantuan pendidikan sebesar Rp3 juta per bulan bagi guru-guru honorer yang belum menyelesaikan pendidikan jenjang D-4 atau S-1. Program ini diharapkan mampu mempercepat peningkatan kualitas tenaga pendidik, sekaligus memperkuat pondasi pendidikan nasional dari sisi sumber daya manusia.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga melakukan reformasi dalam sistem penyaluran tunjangan, terutama bagi guru Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah. Kini, penyaluran dilakukan secara langsung ke rekening guru, memangkas birokrasi yang sebelumnya kerap menghambat dan memperlambat pencairan hak-hak guru. Langkah ini terbukti efektif dan mendapat apresiasi dari para pendidik.
Seorang guru pembimbing konseling di SMAN 4 Tangerang Selatan, Dwi Agus Wibowo, menyampaikan bahwa sistem penyaluran langsung ini mempercepat dan memastikan hak guru diterima dengan transparan. Proses verifikasi data guru saat ini berjalan lancar dan tidak mengganggu proses penyaluran tunjangan. Pihaknya menuturkan bahwa pada masa transisi tidak ada kendala, di sisi lain soal waktu pada tahap verifikasi data guru merupakan hal yang wajar dan tidak mengganggu proses penyaluran tunjangan.
Hal senada disampaikan oleh guru Bahasa Indonesia di sekolah yang sama Siti Rukiyah, bahwa kini tunjangan yang diterima tidak lagi tertunda seperti sebelumnya. Siti Rukiyah mengatakan pemberian tunjangan lebih cepat dari biasanya, sebelumnya kadang diterima mendekati tengah tahun dan dirapel dua triwulan. Pihaknye menghaturkan rasa terima kasih kepadasemua pihak yang terlibat memperlancar distribusi Tunjangan Profesi Guru (TPG) tersebut.
Hingga triwulan pertama tahun 2025, data menunjukkan sebanyak 587.905 guru ASN Daerah (atau sekitar 40% dari total 1.476.964 guru) telah menerima transfer langsung tunjangan. Ini melampaui target awal yang dipatok pemerintah hanya sekitar 200 ribuan guru. Keberhasilan ini tak lepas dari kolaborasi antara guru, pemerintah daerah, dan Kementerian, khususnya dalam pemutakhiran data melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik), validasi rekening di Info GTK, dan percepatan penerbitan SK Tunjangan Profesi (SKTP).
Beberapa daerah mencatat persentase penyaluran tertinggi, seperti Kabupaten Karangasem di Bali (93%), Provinsi Papua Selatan (92%), dan Kota Bengkulu (91%). Capaian ini menunjukkan bahwa dengan sistem yang akuntabel dan efisien, hak-hak guru bisa dipenuhi dengan lebih baik.
Di wilayah lain seperti Maluku Utara, pemerintah provinsi turut memperkuat komitmennya terhadap peningkatan kesejahteraan guru. Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara, Abubakar Abdullah, menyebutkan bahwa percepatan sertifikasi guru menjadi prioritas utama Gubernur Sherly Laos. Saat ini, baru 50% dari sekitar 5.800 guru yang telah memiliki sertifikat pendidik.
Pemprov Maluku Utara menjalankan berbagai program berbasis APBN seperti pembayaran tunjangan sertifikasi, insentif guru daerah terpencil, serta penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP). Selain itu, kegiatan teknis seperti ujian praktik SMK yang tidak tercakup dalam BOSDa turut dibiayai oleh APBD, mencerminkan dukungan menyeluruh terhadap dunia pendidikan di daerah.
Di Kota Sukabumi, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) terus memperjuangkan peningkatan kesejahteraan guru. Ketua PGRI Kota Sukabumi, Roni Abdurahman, mengungkapkan pihaknya mendorong pemulihan tunjangan kinerja guru PNS dan P3K yang sempat tertunda. Selain itu, ia menegaskan pentingnya mempercepat pencairan tunjangan bagi 78 guru honorer yang telah memiliki sertifikat Pendidikan Profesi Guru (PPG). Pihak kami terus mendorong agar tunjangan para guru dibayarkan dengan salah satu caranya adalah diberikan SK oleh pemerintah daerah.
Upaya menyeluruh dari pemerintah pusat hingga daerah ini menunjukkan bahwa pendidikan memang menjadi prioritas pembangunan nasional. Kesejahteraan guru adalah prasyarat utama untuk menghadirkan pendidikan yang berkualitas dan merata. Tanpa guru yang sejahtera, sulit membayangkan terciptanya generasi unggul yang mampu bersaing di masa depan.
Presiden Prabowo Subianto telah memberi sinyal jelas bahwa kesejahteraan guru bukan sekadar wacana, melainkan agenda nyata yang dilaksanakan secara konkret. Mulai dari pemberian tunjangan untuk guru honorer, transfer langsung tunjangan profesi, hingga dorongan peningkatan kualifikasi pendidik, semuanya merupakan langkah maju dalam menyejahterakan pahlawan tanpa tanda jasa.
Pemerintah hadir, dan kehadiran itu dirasakan nyata oleh para guru (bukan hanya di kota besar), tetapi juga hingga ke pelosok negeri. Harapannya, semangat dan perhatian ini dapat terus dipertahankan dan diperluas, karena kualitas pendidikan Indonesia hanya bisa sekuat tenaga pendidiknya. Dan guru, adalah fondasi masa depan bangsa.
)* Pengamat Kebijakan Pemerintah
Leave a Reply