Oleh: Yandi Arya Adinegara )*
Di tengah dinamika global dan kompleksitas ekonomi, Presiden Prabowo Subianto menempatkan pemberantasan korupsi sebagai prioritas utama, tidak hanya sebagai program simbolis, tetapi sebagai fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Dalam forum internasional APEC Economic Leaders’ Meeting (AELM) di Gyeongju, Korea Selatan, Presiden Prabowo menegaskan posisi Indonesia sebagai negara yang tegas melawan praktik korupsi, penipuan, dan keserakahan dalam dunia bisnis yang merugikan rakyat. Pernyataan ini bukan sekadar retorika diplomatik, melainkan cerminan arah kebijakan yang mengedepankan integritas sebagai pilar pembangunan nasional.
Kemajuan ekonomi sejati tidak mungkin lahir dari praktik bisnis yang menindas, tetapi dari pemberdayaan rakyat melalui kewirausahaan, koperasi, dan UMKM yang berdaya saing. Program-program pemerintah yang memperkuat digitalisasi sektor keuangan, memperluas akses modal, dan meningkatkan kapasitas UMKM di seluruh pelosok negeri merupakan bukti nyata komitmen tersebut.
Pentingnya integritas tidak berhenti pada ranah ekonomi domestik. Presiden Prabowo juga menekankan peran strategis Indonesia sebagai jembatan antara negara maju dan berkembang, mengingat posisi Indonesia di kawasan Indo-Pasifik.
Dalam konteks ini, pemerintah berupaya menciptakan tata ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat kerja sama regional untuk menghadapi ancaman lintas negara seperti pencucian uang, perdagangan manusia, dan narkotika. Dengan integritas ekonomi sebagai benteng nasional, Indonesia mampu mempertahankan stabilitas dan meningkatkan kepercayaan investor serta masyarakat.
Komitmen pemerintah terhadap budaya integritas juga terlihat dari langkah-langkah konkret di tingkat daerah. Di Kalimantan Selatan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan pelatihan integritas bagi para pimpinan pemerintah provinsi mulai dari gubernur hingga kepala OPD. Kegiatan ini menekankan bahwa kejujuran bukan sekadar slogan, melainkan kebiasaan yang harus diinternalisasi dalam setiap tindakan pejabat publik.
Plt. Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK, Agung Yudha Wibowo, mengungkapkan pentingnya membiasakan kejujuran dalam setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan. Melalui pelatihan ini, para pejabat dibekali pemahaman tentang pencegahan korupsi, bahaya gratifikasi, serta tata kelola yang transparan dan akuntabel. Pendekatan ini menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan melalui penindakan, tetapi juga melalui pembentukan karakter dan budaya kerja yang berintegritas.
Pendidikan juga menjadi instrumen strategis dalam membangun generasi yang berintegritas. Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr. Muhammad Fatahillah Akbar, menyoroti pentingnya menanamkan nilai kejujuran dan tanggung jawab sejak dini melalui pendidikan anti-korupsi. Generasi muda diharapkan menjadi agen perubahan yang mampu menerapkan integritas dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Kegiatan seperti seminar, kajian, dan pendidikan anti korupsi di era demokrasi merupakan hal yang sangat penting. Ini menunjukkan sinergi antara akademisi, pemerintah, dan masyarakat sipil dalam memperkuat fondasi moral bangsa. Langkah ini sejalan dengan agenda global Sustainable Development Goals, khususnya dalam bidang pendidikan berkualitas, tata kelola yang adil, dan kemitraan strategis untuk pembangunan berkelanjutan.
Selain pendidikan dan pelatihan, era Digital 5.0 menjadi alat penting bagi pemerintah dalam mengurangi peluang korupsi. Dengan konvergensi AI, big data, IoT, dan sistem pemerintahan elektronik, pemerintah mampu menciptakan ekosistem yang lebih transparan, responsif, dan akuntabel.
Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) memungkinkan layanan publik yang terintegrasi, mengurangi kontak tatap muka rentan suap, serta menyediakan jejak audit digital. Implementasi e-procurement dan open contracting semakin menutup celah praktik korupsi dalam pengadaan publik, sementara integrasi data dan analitik mampu mendeteksi pola penyimpangan sejak dini.
Partisipasi publik melalui platform digital semakin memperkuat pengawasan masyarakat dan membangun budaya transparansi di semua lini pemerintahan. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya menekankan pemberantasan korupsi melalui regulasi atau penegakan hukum semata, tetapi juga membangun budaya integritas yang menyentuh aspek moral, sosial, dan teknologi.
Presiden Prabowo memimpin dengan menekankan bahwa masa depan bangsa harus dimiliki oleh rakyat, bukan segelintir elit yang mengeruk keuntungan pribadi. Dengan fokus pada kemandirian ekonomi rakyat, pendidikan integritas, dan pemanfaatan teknologi Digital 5.0, Indonesia bergerak menuju tata kelola yang bersih, transparan, dan berkeadilan.
Upaya membangun budaya integritas ini juga membuka peluang bagi kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil. Sinergi ini menjadi modal penting untuk memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan tidak hanya efektif secara ekonomi, tetapi juga etis dan berkelanjutan. Ketika integritas menjadi fondasi, kebijakan anti-korupsi tidak lagi bersifat episodik, melainkan menjadi bagian dari budaya nasional yang menyeluruh.
Pemberantasan korupsi adalah agenda nasional yang membutuhkan komitmen kuat, kolaborasi lintas sektor, dan pemanfaatan teknologi mutakhir. Dari forum internasional hingga pelatihan pejabat daerah, dari seminar pendidikan integritas hingga transformasi digital pemerintahan, semua langkah diarahkan untuk membangun masyarakat yang beradab, pemerintahan yang jujur, dan ekonomi yang berkeadilan. Budaya integritas ini bukan sekadar slogan politik, tetapi fondasi bagi Indonesia yang lebih tangguh, maju, dan bebas dari praktik korupsi di semua lini pemerintahan.
)* Penulis merupakan Pengamat Sosial
Leave a Reply