Oleh: Innayah Putri )*
Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan pemulihan lingkungan dan kehidupan masyarakat di wilayah Sumatera Utara yang terdampak bencana banjir, banjir bandang, dan tanah longsor berjalan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Sejak awal terjadinya bencana hidrometeorologi yang dipicu badai siklon Senyar, Presiden secara aktif memantau perkembangan penanganan di lapangan dan memastikan seluruh elemen negara bergerak terkoordinasi. Pemerintah memandang pemulihan pascabencana bukan sekadar upaya mengatasi dampak sesaat, melainkan proses strategis untuk membangun kembali ketahanan lingkungan dan sosial masyarakat.
Dalam kunjungan langsung ke lokasi pengungsian di MAN 1 Tanjungpura, Kabupaten Langkat, Presiden menilai kondisi penanganan warga terdampak menunjukkan perbaikan dibandingkan situasi pada kunjungan sebelumnya. Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah dinilai berhasil memperbaiki tata kelola pengungsian, memastikan ketersediaan logistik, serta menjaga keamanan dan layanan dasar bagi masyarakat. Presiden memastikan pemantauan akan terus dilakukan secara berkala agar setiap kendala yang muncul dapat segera ditangani.
Pemulihan yang diarahkan Presiden tidak hanya berfokus pada kebutuhan darurat, tetapi juga mencakup perbaikan infrastruktur rusak, pemulihan akses air bersih dan sanitasi, serta pendampingan psikologis bagi warga terdampak, khususnya anak-anak dan kelompok rentan. Pemerintah menilai bahwa pemulihan lingkungan dan sosial harus berjalan beriringan, karena keduanya saling memengaruhi dalam membangun kembali kualitas hidup masyarakat pascabencana.
Berdasarkan data pemerintah daerah, bencana hidrometeorologi tersebut berdampak pada 18 kabupaten dan kota di Sumatera Utara, dengan Kabupaten Langkat menjadi salah satu wilayah yang paling parah terdampak. Kerusakan tanggul di sejumlah titik menyebabkan banjir meluas hingga merendam permukiman warga. Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah pusat mengerahkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk mempercepat perbaikan tanggul serta infrastruktur pengendali banjir. Presiden memastikan bahwa seluruh sumber daya negara, termasuk TNI dan Polri, dikerahkan untuk mendukung percepatan pemulihan fisik dan lingkungan.
Presiden juga menegaskan bahwa pengerahan aparat tidak hanya ditujukan untuk menjaga keamanan, tetapi juga membantu percepatan pembangunan, distribusi bantuan, serta menjangkau wilayah-wilayah yang sulit diakses akibat kerusakan infrastruktur. Pemerintah berupaya memastikan tidak ada warga yang terisolasi atau terabaikan dalam proses pemulihan.
Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, yang mendampingi Presiden dalam peninjauan tersebut, menekankan pentingnya solidaritas antar pemerintah daerah dalam menghadapi bencana berskala besar. Ia menilai bahwa tidak semua daerah terdampak memiliki kapasitas anggaran yang memadai, sehingga dukungan lintas daerah menjadi elemen penting dalam keberhasilan penanganan bencana. Pemerintah pusat, menurutnya, terus mendorong koordinasi dan gotong royong antardaerah agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara merata dan berkelanjutan.
Mendagri juga menyoroti tingginya kebutuhan dasar masyarakat terdampak yang sering kali luput dari perhatian, seperti pakaian layak, perlengkapan perempuan, serta kebutuhan bayi dan anak-anak. Pemerintah mencatat bahwa pemenuhan kebutuhan tersebut menjadi bagian penting dari pemulihan sosial, karena berkaitan langsung dengan martabat, kesehatan, dan kenyamanan warga selama masa pengungsian.
Upaya pemerintah dalam pemulihan pascabencana turut diperkuat oleh partisipasi sektor swasta dan lembaga kemanusiaan. Sun Life Indonesia, melalui kolaborasi dengan Save the Children, menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk mendukung tanggap darurat dan pemulihan di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Bantuan tersebut difokuskan pada penyediaan akses air bersih, distribusi logistik, serta dukungan transportasi ke wilayah yang masih terisolasi akibat terputusnya akses jalan, listrik, dan komunikasi.
Chief Executive Officer Save the Children Indonesia, Dessy Kurniwary Ukar, menilai dukungan tersebut memberikan dampak signifikan, terutama pada fase awal respons bencana ketika kebutuhan dasar dan akses menjadi tantangan terbesar. Menurutnya, kondisi geografis dan kerusakan infrastruktur menuntut dukungan tambahan agar bantuan dapat menjangkau keluarga-keluarga yang kehilangan tempat tinggal dan akses kebutuhan pokok secara cepat dan aman. Kolaborasi dengan sektor swasta dinilai memperkuat kapasitas organisasi kemanusiaan untuk bekerja sejalan dengan strategi pemerintah dalam pemulihan masyarakat terdampak.
Pemerintah memandang kolaborasi lintas sektor sebagai bagian penting dari strategi pemulihan nasional. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, lembaga kemanusiaan, dan sektor swasta dinilai mampu mempercepat proses pemulihan sekaligus memperkuat ketahanan masyarakat dan lingkungan.
Dengan pendekatan yang terencana, terkoordinasi, dan berorientasi pada keberlanjutan, instruksi Presiden Prabowo dalam pemulihan lingkungan di wilayah terdampak bencana mencerminkan kepemimpinan yang responsif dan bertanggung jawab, serta komitmen negara untuk memastikan masyarakat dapat bangkit dan menata kembali kehidupan mereka dengan lebih kuat ke depan.
)* Penulis adalah pengamat sosial kemasyarakatan
Leave a Reply