Hadapi Puncak Libur Tahun Baru Pemerintah siapkan Skema Rekayasa Lalu Lintas

Oleh: Anggina Kartikasari*

Menghadapi puncak libur Tahun Baru 2026, pemerintah menegaskan kehadiran dan tanggung jawabnya dalam menjamin kelancaran, keselamatan, serta kenyamanan mobilitas masyarakat melalui penyiapan skema rekayasa lalu lintas yang komprehensif dan terukur. Kebijakan ini mencerminkan kesigapan negara dalam membaca dinamika peningkatan pergerakan masyarakat pada momentum strategis akhir tahun, sekaligus menunjukkan kapasitas tata kelola transportasi nasional yang semakin modern, adaptif, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Pemerintah bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia mengedepankan pendekatan berbasis teknologi dan data real time sebagai fondasi pengambilan keputusan di lapangan. Sistem pemantauan terintegrasi memungkinkan rekayasa lalu lintas diterapkan secara presisi sesuai kondisi aktual, sehingga arus kendaraan tetap terkendali dan aktivitas masyarakat dapat berlangsung dengan aman. Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho mengatakan bahwa pengamanan dan pengaturan lalu lintas difokuskan pada titik-titik strategis seperti pelabuhan, bandara, kawasan wisata, serta jalur utama distribusi, sebagai bentuk perlindungan negara terhadap mobilitas publik selama libur panjang.

Dalam kerangka pelayanan yang proaktif, Korlantas Polri juga mengoptimalkan sistem peringatan dini berbasis lokasi guna memberikan informasi langsung kepada pengguna jalan. Langkah ini dinilai efektif dalam membantu masyarakat menyesuaikan waktu dan rute perjalanan secara mandiri. Irjen Pol Agus Suryonugroho mengatakan bahwa penerapan contraflow dan one way dilakukan secara situasional dengan parameter yang jelas dan terukur, sehingga kebijakan berjalan objektif, transparan, dan berorientasi pada kelancaran bersama.

Komitmen pemerintah semakin diperkuat melalui kebijakan nasional yang disampaikan oleh Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan bahwa Polri telah menyiapkan skema rekayasa lalu lintas secara menyeluruh, baik untuk arus mudik maupun arus balik, dengan pola ganjil genap, contraflow, dan one way. Menurutnya, kesiapan ini merupakan wujud nyata pelayanan Polri kepada masyarakat agar momentum libur Natal dan Tahun Baru dapat dinikmati secara aman dan tertib.

Pelaksanaan Operasi Lilin 2025 menjadi bukti konkret keseriusan pemerintah dalam mengawal kebijakan tersebut. Operasi ini didukung oleh ratusan ribu personel gabungan dari Polri, TNI, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya yang disebar di puluhan ribu objek vital. Komjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan bahwa fokus pengamanan diarahkan pada gereja, terminal, pelabuhan, bandara, stasiun, pusat perbelanjaan, serta kawasan wisata, sehingga seluruh aktivitas masyarakat terlindungi secara optimal selama perayaan akhir tahun.

Langkah pemerintah juga didukung oleh perencanaan berbasis proyeksi dan survei nasional. Data Kementerian Perhubungan yang memperkirakan peningkatan signifikan pergerakan masyarakat dijadikan dasar dalam penentuan waktu krusial arus mudik dan balik. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak sekadar merespons situasi, tetapi telah melakukan antisipasi matang demi memastikan stabilitas lalu lintas nasional. Sinergi pusat dan daerah diperkuat melalui koordinasi intensif untuk memastikan kesiapan infrastruktur dan layanan transportasi.

Kementerian Perhubungan mengambil peran strategis dengan menyiapkan rekayasa lalu lintas khususnya di kawasan wisata unggulan. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Aan Suhanan mengatakan bahwa kebijakan one way, contraflow, dan ganjil genap disiapkan untuk menambah kapasitas jalan agar lonjakan kendaraan tetap dapat tertampung. Ia menegaskan bahwa koordinasi antar pemangku kepentingan di daerah menjadi kunci keberhasilan pengelolaan arus wisata, sehingga pengalaman perjalanan masyarakat tetap nyaman dan lancar.

Selain pengaturan kendaraan pribadi, pemerintah juga menyiapkan kebijakan pendukung berupa pengaturan operasional angkutan barang. Aan Suhanan mengatakan bahwa pembatasan angkutan barang sumbu tiga ke atas tengah disiapkan sebagai langkah strategis untuk menjaga kelancaran arus kendaraan selama periode Nataru. Kebijakan ini mencerminkan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan keselamatan publik, sekaligus memperlihatkan kepemimpinan pemerintah dalam mengelola ruang jalan secara adil dan proporsional.

Pemerintah juga menunjukkan kepedulian tinggi terhadap aspek keselamatan dengan mengintegrasikan antisipasi cuaca ke dalam kebijakan lalu lintas. Kesiapsiagaan menghadapi musim hujan diposisikan sebagai bagian dari pelayanan publik yang menyeluruh. Aan Suhanan mengatakan bahwa antisipasi terhadap potensi hujan lebat dan kondisi alam lainnya menjadi perhatian utama agar perjalanan masyarakat tetap aman dan terkendali.

Secara keseluruhan, kesiapan pemerintah menghadapi puncak libur Tahun Baru melalui skema rekayasa lalu lintas mencerminkan tata kelola yang solid, responsif, dan berpihak pada masyarakat. Kebijakan yang disusun secara terencana, didukung teknologi, personel, dan koordinasi lintas sektor, menunjukkan kehadiran negara dalam setiap denyut mobilitas publik. Dengan dukungan partisipasi masyarakat dalam mematuhi arahan resmi, langkah ini menjadi fondasi kuat bagi terwujudnya libur akhir tahun yang aman, tertib, dan penuh kenyamanan bagi seluruh rakyat Indonesia.

*Penulis merupakan pengamat transportasi dan tata kota