Oleh : Muhammad Husain )*
Masyarakat Aceh menunjukkan kedewasaan luar biasa dengan memprioritaskan kemanusiaan di atas segala kepentingan politik sempit saat menghadapi dampak bencana alam. Seruan persatuan menggema di seluruh penjuru Tanah Rencong ketika warga secara kolektif menolak setiap upaya pengibaran simbol separatis yang mencoba menyusup dalam suasana duka.
Keteguhan tersebut membuktikan bahwa stabilitas keamanan dan percepatan pembangunan infrastruktur pascabencana jauh lebih berharga daripada romantisme konflik masa lalu yang bersifat memecah belah.
Awal Januari 2026 menjadi momentum krusial bagi rakyat Aceh untuk membuktikan kesetiaan terhadap kedamaian. Di tengah kesibukan evakuasi dan pemulihan, munculnya atribut bendera Bulan Bintang yang terafiliasi dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) justru memicu reaksi negatif dari warga setempat.
Masyarakat menilai tindakan itu sangat tidak sensitif dan provokatif, mengingat fokus utama saat ini adalah memperbaiki rumah-rumah yang rusak serta memulihkan aktivitas ekonomi sosial yang lumpuh akibat banjir dan tanah longsor.
Direktur Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI), Noor Azhari, menyampaikan rasa sesal yang mendalam terhadap aksi pengibaran bendera tersebut di tengah situasi yang memprihatinkan.
Beliau menegaskan penolakan terhadap kebangkitan simbol itu karena saat rakyat sedang berduka, mengungsi, dan kehilangan harta benda, bantuan serta solidaritas menjadi hal yang paling dibutuhkan, bukan simbol politik separatis yang memancing kegaduhan baru.
Menurut pandangan beliau, momentum bencana seharusnya menjadi ruang kemanusiaan dan bukan panggung demonstrasi narsistik. Beliau menambahkan bahwa pengibaran simbol tersebut di lokasi bencana berisiko memecah perhatian aparat serta relawan yang sedang berjibaku menyelamatkan nyawa masyarakat.
Baginya, prioritas utama saat ini adalah keselamatan jiwa manusia, sehingga beliau mendorong aparat keamanan untuk mengambil langkah tegas namun tetap persuasif demi menjaga kondusivitas Aceh.
Persatuan masyarakat juga terlihat dari bagaimana warga di berbagai daerah, termasuk Aceh Tamiang, berdiri teguh menjaga kedaulatan NKRI. Mereka menganggap kehadiran negara melalui bantuan TNI, Polri, dan pemerintah daerah sebagai solusi nyata yang jauh lebih krusial dibandingkan isu kedaulatan yang diusung kelompok tertentu. Kehadiran personel keamanan di lapangan tidak hanya untuk mengamankan wilayah, tetapi juga menjadi tulang punggung dalam menyalurkan logistik ke daerah-daerah terisolasi.
Sekjen Forum LSM Aceh, Wiratmadinata, turut memberikan pandangannya dengan mengimbau masyarakat agar tetap waspada dan tidak membiarkan diri terprovokasi ke dalam urusan politik oleh pihak tidak bertanggung jawab.
Beliau menekankan bahwa pemerintah dan masyarakat harus tetap konsisten pada upaya pemulihan pascabencana. Beliau mengajak semua pihak agar tidak memperburuk keadaan dengan terlibat dalam aksi politik yang agendanya tidak jelas, karena hanya para provokator, baik di level elit maupun lapangan, yang akan mengambil keuntungan dari situasi kacau tersebut. Fokus pada pemulihan menurut beliau adalah jalan terbaik agar Aceh segera bangkit dari keterpurukan bencana itu.
Langkah taktis yang diambil oleh aparat keamanan dalam menertibkan atribut separatis tersebut mendapat dukungan luas. Tindakan tersebut dipandang bukan sebagai bentuk pembungkaman ekspresi, melainkan upaya menjaga fokus rehabilitasi agar tidak terganggu oleh potensi konflik horizontal. Normalisasi simbol-simbol yang memicu trauma masa lalu hanya akan menghambat proses penyembuhan psikososial warga yang sedang berupaya melupakan pedihnya bencana.
Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen (Mar) Freddy Ardianzah, menjelaskan bahwa aparat TNI-Polri telah menjalankan prosedur secara humanis dan mengutamakan dialog sebelum melakukan tindakan lapangan.
Beliau menyatakan bahwa pendekatan persuasif menjadi prioritas utama untuk mencegah gesekan di tengah masyarakat yang sedang fokus pada pemulihan. Namun, beliau menegaskan bahwa jika imbauan tidak direspons, pembubaran secara terukur akan dilakukan demi mengamankan atribut yang berpotensi memicu eskalasi.
Beliau juga mengingatkan bahwa pengibaran simbol separatis bertentangan dengan prinsip kedaulatan NKRI dan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak terpancing oleh tindakan yang merusak harmoni sosial. Persatuan, menurut beliau, adalah kunci utama dalam menghadapi masa sulit seperti saat ini.
Solidaritas yang ditunjukkan oleh tokoh masyarakat dan relawan kemanusiaan di Aceh memperkuat narasi bahwa perdamaian adalah harga mati. Mereka mengajak seluruh warga menempatkan kepentingan kemanusiaan di atas ego kelompok. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat rekonstruksi bangunan serta fasilitas publik menjadi bukti bahwa perhatian negara sangat besar bagi Aceh.
Keberhasilan dalam meredam isu separatisme di tengah bencana ini mencerminkan sikap yang sangat dewasa dari segenap masyarakat Aceh dalam berdemokrasi dan bernegara. Sikap tersebut jelas hendaknya dapat dicontoh oleh masyarakat di wilayah lain juga.
Karena warga di wilayah berjuluk Serambi Mekkah itu lebih memilih untuk saling bahu-membahu dalam gotong royong daripada terjebak dalam kontestasi politik yang tidak produktif.
Pada akhirnya, Aceh yang aman, damai, dan bersatu adalah fondasi utama bagi terwujudnya kemajuan bangsa Indonesia di masa depan. Maka dari itu, untuk dapat merasakannya, terdapat beberapa hal penting yang harus ada, yakni salah satunya dengan mengutamakan rehabilitasi dan menolak segala simbol yang dapat berpotensi untuk semakin memecah belah bangsa. Kini, masyarakat Aceh sedang membangun kembali tanah mereka dengan penuh semangat persaudaraan yang jauh lebih kokoh dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. (*)
)* Penulis adalah mahasiswa asal Aceh
Leave a Reply