Oleh: Zikry Pangestu Hanif )*
Ketahanan pangan nasional terus menunjukkan penguatan seiring konsistensi kebijakan yang dijalankan pemerintah dalam menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas pangan. Dengan jumlah penduduk yang besar dan tantangan global yang semakin kompleks, sektor pangan ditempatkan sebagai fondasi strategis bagi stabilitas ekonomi, sosial, dan keamanan nasional.
Arah kebijakan yang tegas ini tercermin dari upaya memperkuat seluruh rantai pasok pangan, mulai dari sektor hulu hingga hilir. Pemerintah memandang bahwa ketahanan pangan tidak dapat hanya bertumpu pada peningkatan produksi semata, tetapi juga membutuhkan jaminan ketersediaan sarana produksi, distribusi yang efisien, serta pengelolaan cadangan pangan yang kuat dan berkelanjutan.
Dalam konteks sektor hulu, ketersediaan pupuk menjadi salah satu penopang utama keberhasilan swasembada pangan. PT Pupuk Indonesia (Persero) mengambil peran strategis dengan memastikan pasokan bahan baku pupuk tetap aman demi menjaga kelancaran produksi. Langkah ini dinilai krusial mengingat pupuk merupakan faktor penting dalam menjaga produktivitas pertanian nasional.
Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, menjelaskan bahwa kerja sama dengan perusahaan tambang fosfat asal Aljazair, Somiphos, menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk mengamankan pasokan rock phosphate. Bahan baku ini merupakan komponen utama dalam industri pupuk dan hanya dapat diperoleh melalui kegiatan pertambangan, sehingga kepastian pasokannya sangat menentukan keberlanjutan produksi pupuk dalam negeri.
Melalui kesepakatan tersebut, Pupuk Indonesia memperoleh dukungan pasokan hingga satu juta ton rock phosphate per tahun. Selain menjamin kebutuhan domestik, kerja sama ini juga membuka peluang pengembangan industri pupuk berbasis fosfat yang terintegrasi, termasuk penjajakan investasi bersama dalam eksploitasi dan pengolahan fosfat di Aljazair. Upaya ini menunjukkan keseriusan pemerintah dan BUMN dalam mengamankan sektor strategis pangan dari hulu.
Langkah penguatan sektor pupuk ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya kehadiran negara dalam menjamin pupuk tersedia tepat waktu dan dengan harga terjangkau.
Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, menilai kerja sama internasional tersebut merupakan implementasi nyata dari kebijakan nasional untuk memperkuat struktur biaya industri pupuk agar lebih efisien dan berpihak pada petani.
Sudaryono menekankan bahwa ketergantungan terhadap bahan baku impor selama ini menjadi salah satu faktor yang memengaruhi harga pupuk di tingkat petani. Dengan mengamankan pasokan bahan baku melalui kemitraan jangka panjang, biaya produksi diharapkan dapat ditekan sehingga harga pupuk menjadi lebih terjangkau. Kondisi ini diyakini akan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.
Efisiensi di sektor hulu kemudian diperkuat dengan kebijakan pengelolaan cadangan pangan yang terukur di sektor hilir. Perum Bulog menjalankan peran penting dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, khususnya beras, sebagai komoditas strategis nasional. Keberhasilan mencapai swasembada beras pada 2025 menjadi bukti nyata efektivitas kebijakan pangan yang dijalankan secara konsisten.
Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, memastikan bahwa selama kondisi swasembada pangan terjaga, impor beras tidak akan dilakukan. Fokus Bulog diarahkan pada optimalisasi penyerapan hasil panen petani dalam negeri guna memperkuat cadangan beras pemerintah sekaligus memberikan kepastian pasar bagi petani.
Pada 2026, Bulog ditugaskan untuk menyerap hingga 4 juta ton beras sebagai cadangan beras pemerintah. Selain beras, penugasan juga mencakup penyerapan komoditas strategis lain seperti jagung dengan target 1 juta ton serta kedelai sebesar 70 ribu ton. Kebijakan ini dirancang untuk menjaga keseimbangan pasokan, menstabilkan harga, dan memperkuat posisi petani dalam rantai pangan nasional.
Ahmad Rizal juga menyampaikan bahwa ketahanan stok pangan nasional yang semakin kuat membuka peluang bagi Indonesia untuk berkontribusi di tingkat global. Pemerintah menugaskan Bulog menyiapkan stok beras khusus yang direncanakan untuk bantuan internasional, terutama bagi negara-negara di kawasan ASEAN maupun wilayah yang mengalami krisis pangan. Langkah ini mencerminkan kepercayaan diri nasional terhadap ketahanan pangan yang telah terbangun.
Peningkatan target penyerapan dan penguatan cadangan pangan ini dipandang sebagai instrumen penting dalam menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen. Dengan stok yang memadai, pemerintah memiliki ruang intervensi yang cukup untuk meredam gejolak harga sekaligus memastikan akses pangan yang adil bagi masyarakat.
Sinergi lintas sektor juga menjadi kunci keberhasilan kebijakan pangan nasional. Bulog terus berkoordinasi dengan Satgas Pangan, TNI, Polri, serta kementerian dan pemerintah daerah guna memastikan stabilisasi pangan berjalan efektif dari pusat hingga daerah. Kolaborasi ini memperkuat pengawasan distribusi dan mencegah potensi gangguan pasokan.
Secara keseluruhan, konsistensi kebijakan pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan terlihat dari keberanian mengambil langkah strategis, baik melalui kerja sama internasional di sektor hulu maupun penguatan cadangan pangan nasional di sektor hilir.
Dengan dukungan BUMN, kementerian terkait, dan seluruh pemangku kepentingan, ketahanan pangan nasional terus menguat sebagai fondasi utama stabilitas nasional dan kesejahteraan rakyat.
)* Penulis adalah kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia
Leave a Reply