Oleh: Namria Almanda )*
Pencapaian swasembada pangan yang diraih Indonesia pada tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi tonggak penting dalam penguatan stabilitas ekonomi dan sosial nasional. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa agenda ketahanan pangan tidak lagi berhenti pada tataran wacana, melainkan telah menjadi realitas yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Di tengah ketidakpastian global yang dipicu oleh konflik geopolitik, perubahan iklim, dan fluktuasi harga komoditas internasional, kemampuan Indonesia memenuhi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri memberikan rasa aman bagi perekonomian nasional. Ketahanan pangan yang kuat menjadi penyangga utama bagi stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Sultan Baktiar Najamudin, menilai capaian swasembada pangan sebagai prestasi politik ekonomi yang berdampak luas. Menurutnya, keberhasilan ini mencerminkan kepemimpinan pemerintah yang mampu mengonsolidasikan kebijakan lintas sektor secara terarah dan terkoordinasi.
Sebagai representasi daerah, Sultan melihat pembangunan ketahanan pangan dilakukan dengan pendekatan kolaboratif. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta masyarakat bergerak dalam satu kerangka kebijakan yang sama. Sinergi inilah yang mempercepat terwujudnya swasembada pangan dalam waktu relatif singkat.
Swasembada pangan juga dipandang sebagai fondasi bagi keberhasilan program-program prioritas pemerintah. Sultan menekankan bahwa program Makan Bergizi Gratis hanya dapat berjalan optimal jika didukung oleh ekosistem pangan nasional yang kuat. Dengan ketersediaan bahan pangan dalam negeri, program tersebut tidak perlu bergantung pada impor.
Kemandirian pangan memungkinkan perputaran ekonomi terjadi di dalam negeri. Produksi, distribusi, dan konsumsi saling terhubung dalam satu rantai nilai nasional yang memberi manfaat langsung bagi petani dan pelaku usaha pangan lokal. Hal ini memperkuat struktur ekonomi rakyat dari bawah.
Pemerintah tidak berhenti pada penguatan beras sebagai komoditas utama. Upaya peningkatan produksi daging, susu, dan perikanan terus didorong untuk memperkaya sumber protein masyarakat. Langkah ini memperlihatkan bahwa ketahanan pangan dibangun secara menyeluruh dan berorientasi jangka panjang.
Penguatan sektor pangan juga memiliki implikasi langsung terhadap pembangunan sumber daya manusia. Ketersediaan pangan yang cukup dan bergizi diyakini akan meningkatkan kualitas kesehatan dan produktivitas masyarakat. Dalam jangka panjang, kondisi ini menjadi modal penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
Keputusan pemerintah menghentikan impor beras sejak 2025 menjadi simbol kuat kedaulatan pangan. Arahan Presiden Prabowo agar Indonesia berdiri di atas kaki sendiri diwujudkan melalui kebijakan yang tegas dan konsisten. Pemenuhan kebutuhan beras sepenuhnya mengandalkan produksi nasional.
Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menjelaskan bahwa kebijakan tersebut didukung oleh kondisi produksi beras nasional yang memadai. Seluruh Cadangan Beras Pemerintah kini bersumber dari hasil panen petani dalam negeri, mencerminkan keberhasilan kebijakan produksi.
Dampak kebijakan ini dirasakan langsung oleh petani. Harga gabah mengalami perbaikan, sementara kesejahteraan petani meningkat. Kondisi tersebut memperkuat daya beli masyarakat pedesaan dan mendorong stabilitas sosial di wilayah sentra produksi pangan.
Menariknya, kebijakan tidak impor beras juga berdampak pada pasar internasional. Berkurangnya permintaan dari Indonesia membuat pasokan beras global menjadi lebih longgar. Kondisi ini berkontribusi pada penurunan harga beras dunia secara signifikan.
Andi Amran menilai bahwa posisi Indonesia sebagai negara yang tidak lagi mengimpor beras secara tidak langsung membantu menstabilkan pasar global. Negara-negara pengekspor utama menghadapi surplus pasokan, yang akhirnya menekan harga internasional.
Data dari Food and Agriculture Organization memperkuat gambaran tersebut. Indeks harga beras dunia mencatat level terendah dalam lima tahun terakhir pada 2025. Kondisi ini bertepatan dengan keputusan Indonesia untuk tidak melakukan impor beras.
Catatan FAO juga menunjukkan pola serupa pada tahun-tahun sebelumnya ketika Indonesia tidak melakukan impor. Kesamaan ini menggambarkan besarnya peran Indonesia dalam memengaruhi dinamika pasar beras internasional. Kebijakan nasional berdampak jauh melampaui batas domestik.
Presiden Prabowo menempatkan urusan pangan sebagai inti dari kedaulatan bangsa. Pandangan tersebut mendorong pemerintah mengambil langkah tegas untuk mengakhiri ketergantungan pada pasokan luar negeri. Bagi pemerintah, kemerdekaan sejati tidak mungkin terwujud tanpa kemandirian pangan.
Dalam waktu satu tahun, Indonesia berhasil mencapai swasembada dan membuktikan kemampuannya memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri. Capaian ini memperkuat kepercayaan diri nasional dan menjadi fondasi penting bagi agenda pembangunan lainnya.
Keberhasilan tersebut tercermin pada penguatan cadangan beras pemerintah. Hingga akhir 2025, stok Cadangan Beras Pemerintah mencapai sekitar 3,25 juta ton dan seluruhnya berasal dari produksi dalam negeri. Angka ini menjadi rekor tertinggi dalam sejarah pengelolaan cadangan pangan nasional.
Capaian ini jauh melampaui stok akhir tahun pada periode-periode sebelumnya, termasuk tahun-tahun tanpa impor. Hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam kapasitas produksi dan manajemen pangan nasional.
Secara keseluruhan, swasembada pangan telah menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sosial. Harga pangan lebih terkendali, kesejahteraan petani meningkat, dan ketahanan ekonomi nasional semakin kuat.
Dengan fondasi pangan yang kokoh, pemerintah memiliki ruang kebijakan yang lebih luas untuk melanjutkan pembangunan secara berkelanjutan. Swasembada pangan tidak hanya menjadi capaian sektor pertanian, tetapi juga pilar utama dalam memperkuat masa depan Indonesia.
)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute
Leave a Reply