Oleh: Adelia Sani )*
Pemerintah terus mempercepat pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) sebagai strategi memperkuat ekonomi desa sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program ini dirancang untuk menghadirkan layanan ekonomi yang terintegrasi sehingga masyarakat dapat mengakses berbagai kebutuhan usaha dan pelayanan dasar melalui satu wadah koperasi.
Kehadiran KDMP menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem ekonomi desa yang lebih kuat, produktif, dan berkelanjutan. Koperasi tidak hanya menjalankan fungsi simpan pinjam, tetapi juga diarahkan menjadi pusat distribusi barang kebutuhan pokok, layanan kesehatan melalui apotek desa, pengelolaan logistik, hingga penyimpanan hasil pertanian melalui fasilitas gudang dan ruang pendingin.
Presiden Prabowo Subianto menempatkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai pusat pelayanan ekonomi desa yang mampu menghubungkan berbagai aktivitas ekonomi masyarakat dalam satu sistem. Integrasi layanan itu diharapkan dapat memangkas hambatan distribusi, memperluas akses pembiayaan, dan meningkatkan nilai tambah hasil produksi masyarakat desa.
Layanan yang tersedia di dalam KDMP dirancang untuk menjawab berbagai kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Selain menyediakan toko sembako, koperasi juga menghadirkan layanan simpan pinjam, apotek desa yang menyediakan obat generik dengan harga terjangkau, gudang logistik, serta fasilitas penyimpanan hasil panen agar kualitas produk tetap terjaga sebelum dipasarkan.
Bagi masyarakat yang selama ini kesulitan memperoleh akses pembiayaan, koperasi diharapkan menjadi solusi yang lebih aman dan terjangkau. Pemerintah memandang keberadaan koperasi simpan pinjam di setiap desa akan membantu masyarakat memperoleh modal usaha dengan bunga yang lebih rendah sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman berbunga tinggi.
Pemerintah juga mengarahkan KDMP menjadi jalur utama penyaluran berbagai barang bersubsidi sehingga manfaat bantuan dapat diterima langsung oleh masyarakat yang berhak. Skema ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas distribusi sekaligus memperkuat peran koperasi sebagai pusat pelayanan ekonomi desa.
Wakil Menteri Koperasi, Farida Farichah, menjelaskan pemerintah menargetkan sebanyak 40 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah beroperasi hingga akhir 2026. Menurutnya, fokus pemerintah tidak hanya menyelesaikan pembangunan fisik koperasi, tetapi juga menyiapkan sumber daya manusia yang akan mengelola koperasi secara profesional.
Farida menjelaskan calon manajer koperasi akan mengikuti pelatihan manajerial pada 17–31 Juli 2026 sebagai bekal untuk memahami tata kelola koperasi, pengembangan usaha, serta pelayanan kepada anggota dan masyarakat. Peningkatan kompetensi pengelola dinilai menjadi faktor penting agar koperasi mampu berkembang secara berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa.
Data Sistem Informasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Simkopdes) per 9 Juli 2026 menunjukkan percepatan pembangunan terus berlangsung. Dari 35.870 titik yang telah terverifikasi, sekitar 20 ribu unit masih dalam proses pembangunan, sedangkan sekitar 15.500 koperasi telah selesai dibangun dan siap beroperasi.
Ekonom Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Surya Vandiantara, menilai konsep KDMP selaras dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 yang menempatkan koperasi sebagai wujud ekonomi kerakyatan. Menurutnya, koperasi dibangun atas prinsip gotong royong sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan latar belakang sosial maupun ekonomi.
Surya memandang inovasi KDMP mampu menjawab berbagai kendala yang selama ini dihadapi koperasi konvensional, terutama rendahnya partisipasi masyarakat akibat keterbatasan kemampuan membayar simpanan pokok dan simpanan wajib. Dukungan pemerintah terhadap permodalan koperasi dinilai dapat memperluas akses masyarakat untuk bergabung dan memperoleh manfaat ekonomi.
Di sisi lain, Surya mengingatkan pentingnya transparansi dalam pengelolaan koperasi. Pengawasan dan audit secara berkala dinilai menjadi prasyarat agar pelaksanaan program tetap berjalan sesuai tujuan serta mampu menjaga kepercayaan masyarakat.
Sementara itu, Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menyatakan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih merupakan implementasi konsep ekonomi kerakyatan yang diusung Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, kebijakan ini menempatkan rakyat sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional melalui penguatan koperasi sebagai penggerak utama pembangunan dari desa.
Penguatan layanan terpadu, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta percepatan pembangunan koperasi di berbagai daerah diharapkan menjadikan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai motor penggerak ekonomi desa yang mampu menciptakan pemerataan pembangunan, memperkuat kemandirian masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.
Selain memperkuat layanan ekonomi, keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih juga diharapkan mampu menciptakan ekosistem usaha yang saling terhubung di tingkat desa. Pelaku usaha mikro, petani, nelayan, peternak, hingga pengrajin dapat memanfaatkan koperasi sebagai mitra dalam memperoleh bahan baku, akses permodalan, pendampingan usaha, serta jaringan pemasaran yang lebih luas. Integrasi berbagai layanan tersebut diyakini mampu menekan biaya produksi, meningkatkan efisiensi distribusi, sekaligus memperbesar daya saing produk desa di pasar regional maupun nasional.
Dalam jangka panjang, koperasi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga menjadi pusat pemberdayaan masyarakat yang mendorong lahirnya berbagai peluang usaha baru. Apabila pengelolaan dilakukan secara profesional, transparan, dan berbasis kebutuhan masyarakat, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih berpotensi menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi desa yang inklusif, memperluas kesempatan kerja, serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional dari tingkat akar rumput.
*) Pemerhati Kebijakan Publik
Leave a Reply