Oleh Yuanita Rahmah )*
Perubahan pola musim yang semakin sulit diprediksi menuntut pemerintah dan masyarakat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi risiko bencana hidrometeorologi, terutama ketika memasuki periode musim hujan 2026-2027. Kondisi cuaca yang tidak sepenuhnya mengikuti pola sebelumnya membuat banjir, longsor, kekeringan, krisis air bersih, hingga gangguan terhadap pertanian perlu diantisipasi secara lebih terukur.
Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Prof. Teuku Faisal Fathani, menjelaskan bahwa karakter hujan pada musim 2026-2027 diperkirakan berada pada kondisi normal, tetapi berlangsung dalam durasi yang lebih pendek. Situasi tersebut justru perlu mendapat perhatian karena hujan dalam waktu singkat dapat meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi basah, terutama banjir dan longsor.
BMKG memperkirakan sebagian besar wilayah Indonesia mengalami awal musim hujan yang lebih lambat dibandingkan pola normal. Pengaruh El Nino yang kuat dan Indian Ocean Dipole (IOD) menjadi bagian dari dinamika iklim yang perlu dicermati pemerintah daerah. Sebagian wilayah diperkirakan baru memasuki musim hujan pada November dan Desember, sedangkan puncak musim hujan diprediksi terjadi pada Desember, Januari, dan Februari.
Perubahan jadwal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak dapat menggunakan pola musim tahun-tahun sebelumnya sebagai satu-satunya acuan dalam mengambil keputusan. Informasi cuaca terbaru harus menjadi dasar penyusunan langkah mitigasi, mulai dari pemetaan wilayah rawan banjir dan longsor, kesiapan sarana evakuasi, penguatan komunikasi kebencanaan, sampai perlindungan terhadap sumber air dan lahan pertanian. Sistem peringatan dini juga perlu dipastikan bekerja hingga tingkat desa dan kelurahan karena kecepatan informasi sering menentukan kemampuan warga menyelamatkan diri.
Faisal juga menilai operasi modifikasi cuaca tidak selalu dapat dilakukan karena pelaksanaannya sangat bergantung pada kondisi atmosfer. Ketika potensi awan konvektif rendah pada puncak musim kemarau, teknologi tersebut menjadi langkah yang bersifat situasional dan tidak bisa dijadikan satu-satunya solusi. Karena itu, pendekatan yang lebih penting adalah memperkuat kesiapan sebelum bencana terjadi.
Wakil Menko Pangan Hanif Faisol Nurofiq turut mengingatkan kepala daerah agar mencermati perubahan musim yang dapat memengaruhi berbagai sektor. Ketika musim hujan mengalami pergeseran akibat periode kemarau yang lebih panjang, ancaman terhadap ketersediaan air, pangan, kesehatan, dan aktivitas ekonomi dapat muncul secara bersamaan. Pemerintah daerah perlu membangun komitmen lintas sektor dan menyusun kebijakan yang dapat dikoordinasikan dengan kementerian terkait agar ketahanan wilayah tidak hanya bersifat reaktif.
Langkah serupa terlihat di Provinsi Banten. Pemerintah Provinsi Banten bersama BMKG menyiapkan mitigasi untuk menghadapi mundurnya awal musim hujan yang berpotensi memperpanjang kemarau di sejumlah wilayah. Gubernur Banten Andra Soni menempatkan informasi cuaca BMKG sebagai dasar penting dalam menentukan kebijakan, khususnya untuk mengantisipasi krisis air bersih, dampak terhadap pertanian, persoalan kesehatan, dan potensi bencana hidrometeorologi.
Pemprov Banten juga memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk mengidentifikasi daerah yang membutuhkan penanganan khusus, sehingga distribusi air bersih dapat dilakukan sebelum kekeringan meluas. Pemerintah daerah bahkan menyiapkan opsi Teknologi Modifikasi Cuaca untuk membantu meningkatkan debit air waduk, termasuk Bendungan Karian, apabila kondisi atmosfer memungkinkan dan kebutuhan di lapangan semakin mendesak. Menurut Andra Soni, sinergi antara pemerintah daerah dan BMKG diperlukan agar rekayasa cuaca dapat diterapkan sesuai kebutuhan.
Selain kesiapan pemerintah, kedisiplinan masyarakat dalam menjaga saluran air, tidak membuang sampah sembarangan, menghemat air saat kemarau, serta mengikuti arahan petugas menjadi bagian penting dari mitigasi. Kolaborasi tersebut membuat penanganan risiko tidak berhenti pada respons setelah bencana, melainkan bergerak menuju pencegahan yang lebih kuat, cepat, dan berkelanjutan di berbagai daerah.
Pemerintah selama setahun terakhir juga mencatat sejumlah capaian yang dapat menjadi modal untuk memperkuat ketahanan masyarakat. Salah satu yang menonjol adalah keberhasilan mencapai swasembada pangan pada 2025 lebih cepat dari target awal. Capaian tersebut menunjukkan bahwa penguatan ketahanan pangan dapat berjalan ketika pemerintah dan masyarakat bergerak bersama.
Capaian pemerintah tersebut tentu tidak otomatis menghapus risiko bencana, tetapi menunjukkan pentingnya kebijakan yang konsisten, koordinasi lintas lembaga, dan kesiapan menghadapi kondisi yang berubah cepat. Penguatan ketahanan pangan juga memiliki hubungan dengan kesiapsiagaan bencana karena gangguan cuaca dapat berdampak langsung terhadap produksi dan distribusi pangan. Oleh sebab itu, keberhasilan di satu sektor perlu diikuti penguatan sektor lain, terutama pengelolaan air, infrastruktur, kesehatan, dan perlindungan masyarakat.
Menghadapi cuaca yang tidak menentu bukan pekerjaan pemerintah semata. Masyarakat, pemerintah daerah, lembaga kebencanaan, BMKG, dunia usaha, serta komunitas lokal perlu memiliki kesadaran yang sama untuk membaca informasi cuaca dan bertindak lebih awal. Kesiapsiagaan harus dibangun sebelum banjir datang, sebelum air bersih sulit diperoleh, dan sebelum kerusakan akibat longsor meluas.
Dengan memperkuat koordinasi, menjaga lingkungan, mengikuti informasi resmi, serta mendukung kebijakan mitigasi, Indonesia dapat menghadapi risiko bencana dengan lebih tangguh. Kesadaran untuk bertindak lebih awal harus menjadi budaya bersama agar masyarakat tidak hanya bertahan ketika bencana datang, tetapi mampu mengurangi dampaknya sejak jauh hari.
)* penulis merupakan pengamat kebijakan publik
Leave a Reply