Jakarta – Pemerintah terus mempercepat penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2025 sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi nasional. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli menyatakan bahwa BSU tahap pertama telah diterima oleh 2.450.068 pekerja dari total 3.697.836 penerima yang ditetapkan.
“Dari jumlah tersebut, sisanya sebanyak 1.247.768 pekerja masih dalam proses penyaluran dan akan segera dituntaskan oleh pemerintah melalui skema percepatan lintas sektor,” ujar Yassierli.
BSU disalurkan melalui bank-bank Himbara seperti BNI, BRI, BTN, dan Mandiri. Sementara itu, penerima di wilayah Aceh mendapat penyaluran melalui Bank Syariah Indonesia (BSI). Bagi pekerja yang belum memiliki rekening bank Himbara, penyaluran akan dilakukan melalui PT Pos Indonesia.
“Program BSU merupakan bagian dari lima stimulus ekonomi yang ditetapkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga daya beli pekerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi di triwulan kedua,” jelas Yassierli.
Pemerintah dengan komitmen penuh menetapkan besaran BSU sebesar Rp300 ribu per bulan yang diberikan sekaligus untuk dua bulan, sehingga total bantuan mencapai Rp600 ribu per pekerja, dengan target menjangkau 17 juta penerima demi menggerakkan ekonomi nasional.
BSU hanya diberikan kepada pekerja yang memenuhi kriteria, antara lain Warga Negara Indonesia dengan NIK, peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai April 2025, bergaji maksimal Rp3,5 juta per bulan atau sesuai UMK/UMP setempat, serta bukan ASN, TNI/Polri, dan bukan penerima bantuan PKH.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa BSU adalah bagian dari kebijakan fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.
“Bapak Presiden telah memutuskan lima langkah stimulus, termasuk bantuan subsidi upah, yang menjadi bagian penting dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan mendukung daya beli masyarakat,” kata Sri Mulyani.
Penyaluran BSU juga mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan bahwa DTSEN merupakan hasil integrasi berbagai sumber data sosial ekonomi yang telah melalui proses verifikasi berlapis.
“Dengan DTSEN, pemerintah dapat memastikan bahwa bantuan yang disalurkan benar-benar tepat sasaran dan menghindari kesalahan penerima. Ini merupakan langkah penting untuk meningkatkan efektivitas stimulus ekonomi,” ujar Amalia.
Sementara itu, untuk BSU tahap kedua, BPJS Ketenagakerjaan telah menyerahkan data 4,5 juta calon penerima kepada Kementerian Ketenagakerjaan. Proses verifikasi dan validasi tengah dilakukan agar penyaluran berjalan akurat dan merata. Pemerintah menaruh perhatian besar pada ketahanan ekonomi masyarakat, sehingga BSU tahap kedua diharapkan menjadi bantalan efektif di tengah tekanan global yang masih berlangsung.
[11:15, 25/06/2025] Bang Romi 72: Penggunaan Material Baru Inovasi Pemerintah Hadirkan Rumah Subsidi
Jakarta – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, mengatakan kementeriannya mempunyai inovasi baru untuk menyediakan tiga juta rumah subsidi. Inovasi tersebut adalah penggunaan bata interlock, yang dinilai lebih kuat dan efisien dibanding material konvensional seperti bata merah.
“Rumah pekerja sering dicap seadanya. Padahal, kita bisa hadirkan rumah yang kokoh dan layak huni dengan biaya tetap terjangkau. Produk interlock ini salah satu solusi lokal yang bisa jadi andalan nasional,” ujar Fahri.
Fahri menuturkan bahwa penyediaan rumah pekerja ke depan akan dilakukan dengan skema baru yang tidak hanya menekankan aspek murah, tetapi juga kekuatan material dan kelayakan huni. Menurutnya, bata interlock menjadi jawaban atas tantangan pembangunan rumah subsidi yang berkualitas dalam jumlah besar.
“Jadi bukan hanya menekankan aspek murah, tetapi juga kekuatan material dan kelayakan huni,” katanya.
Bata interlock merupakan produk hasil riset terapan (applied research) yang memiliki mekanisme penguncian antar-balok, serupa sistem lego. Bata ini didesain tahan gempa karena mampu mentransfer gaya seismik secara setara ke seluruh struktur bangunan.
Keunggulan lainnya adalah efisiensi proses konstruksi. Durasi pembangunan rumah dengan bata interlock lebih cepat karena tidak memerlukan perendaman bata, cetakan pengecoran, aplikasi bahan perekat, plesteran, atau acian sehingga mampu mengurangi biaya material, tenaga kerja, dan biaya transportasi. Selain itu, proses konstruksinya hemat waktu hingga tiga kali lipat.
Bata interlock juga memberikan keuntungan dari sisi kenyamanan termal. Bata ini memiliki kepadatan yang lebih rendah dibandingkan bata konvensional, sehingga memungkinkan sirkulasi udara yang baik di dalam rumah.
Alhasil, interior rumah menjadi lebih sejuk. Fahri juga mendorong pembangunan perumahan pekerja berbasis inovasi dan kolaborasi di kawasan industri.
“Banyak dari teman-teman pekerja yang harus menempuh jarak cukup jauh setiap hari. Ini tidak ideal dan menjadi dasar kenapa kita ingin menghadirkan solusi,” kata Fahri.
Dalam skema ini, pemerintah mendorong sinergi antara BUMN seperti BTN sebagai lembaga pembiayaan, produsen material seperti Semen Indonesia, pengembang, dan pemilik lahan lokal. Bahkan, tanah milik masyarakat yang tidak terlalu jauh dari kawasan industri akan dipertimbangkan untuk lokasi pembangunan.
Fahri menekankan pentingnya skema pembiayaan yang menyesuaikan dengan kondisi lokal. Ia menyatakan bahwa solusi perumahan pekerja tidak harus bergantung pada antrian panjang program nasional seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
“Produk interlock ini salah satu solusi lokal yang bisa jadi andalan nasional,” pungkas Fahri.
[w.R]
Leave a Reply