Oleh: Firly Tsaqila )*
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus menunjukkan hasil nyata dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu capaian penting yang kini menjadi sorotan adalah keberhasilan penyediaan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Dalam kurun waktu kurang dari satu tahun pemerintahan, tercatat lebih dari 129 ribu unit rumah subsidi telah berhasil direalisasikan, menjadi bukti komitmen kuat pemerintah untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar rakyat, terutama di bidang perumahan.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyampaikan bahwa percepatan pembangunan rumah subsidi merupakan prioritas utama pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.
Menurut Presiden, pemerintah menilai hunian layak dan terjangkau bukan hanya kebutuhan dasar, tetapi juga fondasi kesejahteraan keluarga Indonesia. Karena itu, kuota rumah subsidi tahun ini ditingkatkan secara signifikan dari 220 ribu menjadi 350 ribu unit. Peningkatan tersebut mencerminkan perhatian besar pemerintah terhadap masyarakat kecil yang selama ini kesulitan mengakses perumahan.
Dari awal tahun hingga 15 September, realisasi akad dan pembangunan telah mencapai lebih dari 221 ribu unit, termasuk rumah yang sudah diserahkan, sedang dalam proses pembangunan, serta yang telah mendapat persetujuan kredit. Angka ini menggambarkan efektivitas kebijakan dan kerja nyata di lapangan. Pemerintah memastikan bahwa setiap unit rumah benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan, bukan sekadar menjadi angka dalam laporan.
Untuk mempercepat pembangunan sekaligus memperluas akses pembiayaan, pemerintah juga memperkenalkan terobosan baru melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor perumahan. Maruarar menjelaskan bahwa kebijakan senilai Rp130 triliun ini merupakan sejarah baru, karena untuk pertama kalinya KUR diarahkan khusus bagi sektor perumahan rakyat. Program ini mencakup dukungan dari sisi suplai maupun permintaan agar industri perumahan tumbuh lebih cepat dan inklusif.
Dari sisi suplai, sekitar Rp117 triliun dialokasikan untuk membantu kontraktor, pengembang, dan toko bangunan mendapatkan akses modal dengan bunga yang disubsidi hingga 5 persen. Dengan skema ini, pelaku sektor perumahan dapat meminjam dengan bunga sekitar 6 persen saja. Kebijakan tersebut diharapkan menjaga stabilitas harga rumah agar tetap terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus memperkuat rantai pasok industri konstruksi nasional.
Sedangkan dari sisi permintaan, pemerintah juga memberikan dukungan pembiayaan bagi masyarakat yang memanfaatkan rumahnya sebagai tempat usaha, seperti homestay, rumah makan, atau warung. Dengan plafon pinjaman hingga Rp500 juta dan bunga ringan sebesar 6 persen, kebijakan ini tidak hanya membantu masyarakat memiliki rumah, tetapi juga memberi peluang untuk meningkatkan kesejahteraan melalui kegiatan ekonomi produktif di tingkat rumah tangga. Pendekatan ini mencerminkan perhatian Presiden Prabowo terhadap penguatan ekonomi rakyat, khususnya pelaku UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional.
Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa sektor perumahan rakyat menjadi prioritas utama Presiden Prabowo. Pemerintah menyadari bahwa hingga kini masih banyak warga yang belum memiliki rumah layak huni, sehingga langkah percepatan harus terus dilakukan.
AHY menilai bahwa rumah bukan hanya tempat tinggal, tetapi simbol kesejahteraan dan kehormatan keluarga Indonesia. Karena itu, pemerintah menyiapkan berbagai skema pembiayaan agar masyarakat bisa lebih mudah mengakses kepemilikan rumah. Ia juga menekankan pentingnya dukungan dari pemerintah daerah, mulai dari gubernur hingga bupati dan wali kota, untuk bersama-sama mengawal program ini. Pembangunan perumahan rakyat diharapkan tidak hanya mengurangi backlog rumah nasional, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi di berbagai sektor terkait.
Selain fokus pada pembangunan fisik rumah, pemerintah juga menekankan pentingnya integrasi antara kebijakan perumahan dan tata ruang. AHY menjelaskan bahwa penyediaan lahan harus dikelola secara baik agar tidak terjadi tumpang tindih. Pemerintah juga memperhatikan ketersediaan infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, listrik, fasilitas publik, serta akses transportasi yang memadai. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya memiliki rumah, tetapi juga bisa hidup di lingkungan yang nyaman, aman, dan produktif.
Dari sisi pembiayaan, dukungan juga datang dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang terus memperkuat pembiayaan rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menjelaskan bahwa hingga September 2025, realisasi penyaluran FLPP telah mencapai Rp24,8 triliun, dengan total 192.700 unit rumah yang sudah disalurkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Angka tersebut setara dengan lebih dari 50 persen dari total target 350.000 unit rumah yang direncanakan tahun ini.
Menurut Suahasil, pemerintah akan terus mempercepat penyaluran di sisa tahun anggaran 2025 agar target terpenuhi sepenuhnya. Hal ini menunjukkan bahwa sektor keuangan negara turut memainkan peran penting dalam memperkuat pembiayaan perumahan rakyat.
Capaian 129 ribu unit rumah subsidi yang telah terwujud menjadi simbol awal keberhasilan pemerintahan Prabowo-Gibran dalam menunaikan janji kampanye untuk menyediakan hunian layak bagi rakyat. Pemerintah menunjukkan bahwa keberpihakan terhadap rakyat kecil bukan sekadar wacana, tetapi dibuktikan melalui langkah nyata di lapangan. Dengan peningkatan kuota, percepatan realisasi, serta inovasi pembiayaan yang inklusif, kebijakan perumahan di era Prabowo-Gibran telah memasuki fase baru yang lebih progresif.
)* Analisis Kebijakan Publik
Leave a Reply