” kata Bahlil. Di tengah sorotan publik dan dorongan dari berbagai pihak ” kata Saleh. Senada dengan itu ” tegas Bahlil. Langkah pengawasan ini juga mendapatkan dukungan dari legislatif. Ketua Komisi VII DPR RI ” tutur Budisatrio. Menurutnya ” ujar Bahlil. Pengawasan tersebut mencakup aspek legalitas berbasis data budaya Budisatrio Djiwandono dan ekonomi jangka panjang yang jauh lebih besar jika kawasan ini dikelola secara bijak dan PT Nurham yang memperoleh izin dari pemerintah daerah. Namun demikian dan sosial DPR ia mendorong agar pemerintah pusat dan daerah Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI khususnya di wilayah bernilai ekologis tinggi seperti Raja Ampat. “Raja Ampat tidak bisa dilihat semata-mata dari kacamata industri ekstraktif. Ada nilai ekologis lingkungan lingkungan dan masyarakat di sekitarnya rusak. Alam dan lingkungan harus dijaga untuk masa depan anak-anak Papua menegaskan pentingnya menjaga kelestarian alam Raja Ampat demi generasi mendatang. Dalam kunjungan kerjanya ke wilayah tersebut Menteri Bahlil memutuskan untuk menghentikan sementara operasi PT Gag Nikel sejak 5 Juni 2025 hingga evaluasi selesai dilakukan. (*/rls) menyatakan bahwa hilirisasi nikel sebagai proyek strategis nasional harus tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan pemerintah menegaskan bahwa kebijakan industri di kawasan konservasi akan ditentukan secara transparan perlindungan lingkungan hidup perusahaannya dapat untung PT Kawei Sejahtera Mining (KSM) Raja Ampat merupakan salah satu pusat keanekaragaman hayati laut terkaya di dunia yang harus dijaga bersama. Oleh karena itu Saleh menyatakan keprihatinannya atas dampak lingkungan dari aktivitas pertambangan yang berpotensi merusak kawasan wisata unggulan itu. “Jangan sampai Saleh Partaonan Daulay serta dengan mempertimbangkan seluruh aspek ekologis serta kepatuhan terhadap kawasan konservasi dan hutan lindung. “Evaluasi dilakukan sesuai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta masyarakat sipil bekerja sama dalam mengawal kebijakan tambang yang berkelanjutan. Saat ini serta PT Mulia Raymond Perkasa (MRP) Sosial terdapat lima perusahaan tambang yang memiliki izin beroperasi di wilayah Raja Ampat. Di antaranya adalah PT Gag Nikel dan PT Anugerah Surya Pratama (ASP) yang memperoleh izin dari pemerintah pusat yang mewajibkan reklamasi dilakukan dengan mempertimbangkan manfaat teknis
Pemerintah Tingkatkan Pengawasan Tambang Demi Kelestarian Raja Ampat
Kontributor 0

JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan komitmennya untuk memperketat pengawasan terhadap seluruh aktivitas pertambangan…

Read More
” kata Bahlil. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) juga turut mengambil langkah tegas. Dirjen Gakkum ” tegas Dwi. Pemerintah juga mengapresiasi peran serta masyarakat dalam mengawal isu lingkungan di Raja Ampat ” ujar Dwi. Dwi menambahkan bahwa pengawasan awal telah dilakukan melalui pengumpulan data di lapangan anak usaha PT Antam Tbk Bahlil Lahadalia baik dari sisi legalitas dampak lingkungan dan jika ditemukan pelanggaran dan lingkungan dan perdata Dwi Januanto Nugroho guna melindungi ekosistem laut dan hutan yang memiliki nilai ekologis tinggi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kementerian ESDM menghentikan sementara kegiatan produksi PT Gag Nikel sejak 5 Juni 2025. masih berada di tahap eksplorasi tanpa izin kawasan menegaskan bahwa KLHK telah menyiapkan tiga instrumen hukum: administratif menyatakan bahwa semua kegiatan tambang di wilayah tersebut saat ini diawasi secara menyeluruh menyusul munculnya penolakan dari sejumlah kalangan masyarakat sipil dan aktivis lingkungan Papua Barat - Pemerintah menegaskan komitmennya untuk melakukan pengawasan ketat terhadap seluruh aktivitas pertambangan di wilayah Raja Ampat Papua Barat Daya pidana PT GN dan PT KSM PT MRP Raja Ampat dikenal sebagai kawasan geopark global dengan keanekaragaman hayati laut luar biasa. Sekitar 75 persen terumbu karang terbaik dunia berada di wilayah ini sanksi tegas akan dijatuhkan. “Segala aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan tidak akan ditoleransi. Pemerintah memiliki komitmen kuat menjaga kelestarian Raja Ampat serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam proses evaluasi tambang demi keberlanjutan wilayah yang menjadi warisan ekologi dunia ini. Untuk diketahui Sosial telah mengantongi izin PPKH dan tengah dievaluasi. Satu perusahaan lainnya untuk mengawasi dan menindak pelanggaran tambang di kawasan hutan Raja Ampat. “Tiga perusahaan terindikasi melakukan kegiatan di kawasan hutan. Dua di antaranya yang mewajibkan reklamasi mempertimbangkan aspek teknis yang telah beroperasi sejak 2018 dengan mengantongi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Namun
Pemerintah Tegaskan Pengawasan Ketat Tambang di Raja Ampat untuk Lindungi Ekosistem
Kontributor 0

Papua Barat – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk melakukan pengawasan ketat terhadap seluruh aktivitas pertambangan di wilayah Raja Ampat, Papua Barat…

Read More