Oleh: Reni Kartikasari
Gema diplomasi Indonesia kembali menggetarkan panggung global saat Merah Putih secara resmi didaulat memimpin Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk periode 2026.
Pencapaian bersejarah tersebut terkunci secara aklamasi dalam pertemuan di Jenewa pada 8 Januari 2026, setelah Indonesia mendapatkan dukungan solid dari kelompok kawasan Asia-Pasifik. Kepercayaan internasional itu menempatkan Indonesia pada posisi sentral di tengah pusaran dinamika kemanusiaan dunia yang semakin kompleks dan sarat akan kepentingan politik.
Dunia kini menaruh harapan besar pada pundak Indonesia untuk menghadirkan kepemimpinan inklusif yang mampu menjembatani perbedaan tajam antarblok kekuatan. Sebagai negara yang tidak beraliansi dengan kekuatan besar manapun, Indonesia memegang peran strategis sebagai bridge builder atau pembangun jembatan dialog.
Peran tersebut menjadi krusial mengingat Dewan HAM PBB akan memasuki usia ke-20 pada tahun 2026, sebuah momentum yang menuntut keseimbangan antara konsistensi penegakan hak asasi dan stabilitas politik global.
Jabatan prestisius sebagai Presiden Dewan HAM PBB tersebut merupakan kali pertama bagi Indonesia sejak badan tersebut berdiri pada 2006. Sosok yang mengemban tanggung jawab besar itu adalah Sidharto Reza Suryodipuro, Perwakilan Tetap Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa.
Penetapan tersebut bukan sekadar keberuntungan diplomatik, melainkan hasil nyata dari kerja keras yang terkoordinasi dan berkelanjutan di bawah komando Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
Melalui visi bertajuk “A Presidency for All”, Indonesia mengusung tema kepemimpinan yang merangkul semua pihak tanpa terkecuali. Fokus utamanya adalah memperkuat dialog lintas kawasan, membangun konsensus global, serta memastikan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan secara konstruktif.
Indonesia bertekad memimpin seluruh sidang dan proses Dewan HAM PBB sepanjang tahun 2026 secara objektif, berimbang, dan transparan, sesuai dengan agenda kerja tahunan yang telah ditetapkan.
Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan komitmen Indonesia untuk menjalankan presidensi Dewan HAM PBB secara imparsial, objektif, dan transparan. Kepemimpinan Indonesia akan memprioritaskan pembangunan kepercayaan antarnegara serta penguatan dialog lintas kawasan yang selama ini sering terhambat oleh polarisasi. Menurut Sugiono, kepercayaan dunia internasional tersebut berakar pada rekam jejak konsisten Indonesia dalam upaya pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di kancah internasional.
Selaras dengan hal itu, Duta Besar Febrian A. Ruddyard menekankan bahwa amanah besar ini akan difokuskan pada tiga pilar utama. Pilar tersebut mencakup penguatan dialog konstruktif antarnegara, perlindungan bagi kelompok rentan, serta respons cepat terhadap krisis kemanusiaan global yang mendesak.
Febrian berkomitmen memastikan Dewan HAM PBB menjadi forum yang inklusif dan tidak terkooptasi oleh kepentingan politik sempit, sehingga benar-benar mampu memberikan solusi nyata bagi korban pelanggaran HAM di seluruh penjuru dunia.
Tugas Indonesia sebagai pemimpin badan kemanusiaan tertinggi dunia tersebut dipastikan menghadapi tantangan berat. Direktur Hak Asasi Manusia dan Migrasi Kemlu RI, Indah Nuria Savitri, menyebutkan bahwa mandat tersebut datang bersamaan dengan situasi geopolitik yang sangat berwarna dan penuh dinamika tinggi.
Indah berharap agar kepercayaan dunia ini memang benar-benar dapat mencerminkan adanya pengakuan terhadap upaya panjang yang dilakukan oleh Indonesia dalam membawa perbaikan HAM, baik di level domestik, kawasan, maupun internasional.
Menghadapi isu-isu sensitif seperti bagaimana situasi di Venezuela atau konflik yang terjadi di Timur Tengah belakangan ini, Indonesia lebih memilih untuk melakukan pendekatan yang sesuai dengan mekanisme yang telah disepakati oleh Dewan HAM.
Indah menjelaskan bahwa fokus utama dari dewan tetap pada terwujudnya pemajuan dan perlindungan HAM secara sistemik, bukan hanya sekadar merespons adanya gejolak politik praktis yang berada di luar yurisdiksi teknis lembaga tersebut. Jika seandainya memang muncul situasi yang darurat, maka mekanisme seperti urgent debate atau sesi khusus tetap tersedia sebagai instrumen solusi untuk mengatasi hal tersebut.
Dunia kini sedang menanti bagaimana Indonesia dapat menyeimbangkan adanya tekanan global yang tengah terjadi belakangan ini dengan integritas kemanusiaan. Terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB, juga sekaligus menjadi pertanda tercapainya puncak dari keanggotaan strategis 2024–2026.
Hal tersebut membawa angin segar bagi perspektif Global South (Global Selatan). Bukan tanpa alasan, pasalnya bagi dunia, kepemimpinan Indonesia diharapkan mampu untuk semakin dan terus membawa pendekatan yang jauh lebih bisa membumi, adil, dan tidak bias terhadap kepentingan negara-negara maju semata.
Sebagai nakhoda, tentu saja Indonesia akan memfasilitasi Universal Periodic Review (UPR) untuk meninjau seperti apa catatan HAM dari negara-negara anggota serta mengoordinasikan bagaimana respons terhadap situasi darurat.
Dengan terus berfokus pada mewujudkan kerja sama teknis yang konkret menjadi harapan bagi banyak negara agar penegakan HAM tidak lagi menjadi sekadar alat tekan politik saja, melainkan justru menjelma menjadi sebuah upaya yang dilangsungkan secara kolektif demi martabat manusia di seluruh dunia.
Indonesia kini berdiri tegak di garis depan, bukan lagi hanya sebagai pengamat belaka, melainkan sebagai salah satu penggerak utama dari terwujudnya perubahan tata kelola HAM global yang bisa menjadi jauh lebih inklusif dan dialogis. (*)
Pengamat Politik Internasional – Global Politik Institute
Leave a Reply