Oleh: Nur Utunissa
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ditetapkan sebagai salah satu intervensi strategis pemerintah dalam upaya memperbaiki kualitas gizi anak dan kelompok rentan di Indonesia. Dengan target menjangkau hingga 82,9 juta orang, program ini dirancang sebagai langkah sistemik untuk memutus rantai persoalan gizi yang selama ini berdampak luas terhadap kualitas sumber daya manusia, produktivitas ekonomi, serta daya saing bangsa dalam jangka panjang.
Presiden RI, Prabowo Subianto mengatakan ingin memastikan bahwa seluruh warga negara, terutama anak-anak, memiliki akses gizi yang baik untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan kognitif mereka. Melalui Program MBG, pemerintah berupaya untuk menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan produktif.
Persoalan gizi masih menjadi tantangan struktural di Indonesia. Data selama beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa masalah stunting, kekurangan gizi, hingga ketimpangan akses pangan bergizi masih ditemukan di berbagai wilayah, terutama di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan keterbatasan infrastruktur. Dalam konteks inilah MBG hadir sebagai pendekatan intervensi langsung yang menyasar akar persoalan, yakni pemenuhan kebutuhan gizi harian secara merata dan berkelanjutan.
MBG dirancang untuk menjangkau berbagai kelompok sasaran, mulai dari anak usia dini, peserta didik di jenjang pendidikan dasar dan menengah, hingga kelompok lain yang membutuhkan asupan gizi memadai. Dengan cakupan yang sangat luas, program ini menuntut sistem distribusi yang terkoordinasi, efisien, dan adaptif terhadap kondisi wilayah. Pemerintah memanfaatkan jaringan sekolah, satuan pendidikan, serta fasilitas publik lainnya sebagai titik distribusi utama, sehingga intervensi gizi dapat dilakukan secara rutin dan terpantau.
Keunggulan MBG terletak pada pendekatan terpadu yang tidak hanya berfokus pada pemberian makanan, tetapi juga pada kualitas gizi yang disesuaikan dengan kebutuhan penerima manfaat. Menu yang disajikan dirancang untuk memenuhi standar gizi seimbang, mencakup sumber karbohidrat, protein, lemak sehat, vitamin, dan mineral. Dengan demikian, program ini diharapkan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan status gizi, daya tahan tubuh, serta konsentrasi belajar anak.
Selain aspek kesehatan, MBG juga memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang signifikan. Pelaksanaan program ini membuka peluang keterlibatan pelaku usaha lokal, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah di sektor pangan. Rantai pasok bahan makanan yang melibatkan petani, peternak, nelayan, dan pelaku usaha lokal berpotensi menggerakkan ekonomi daerah. Dengan skema yang tepat, MBG dapat menciptakan efek berganda berupa peningkatan pendapatan masyarakat sekaligus menjamin ketersediaan bahan pangan segar dan berkualitas.
Dari sisi pembangunan sumber daya manusia, MBG dipandang sebagai fondasi penting dalam mempersiapkan generasi masa depan yang sehat dan produktif. Asupan gizi yang cukup sejak usia dini terbukti berpengaruh besar terhadap perkembangan kognitif dan fisik. Anak-anak yang mendapatkan gizi seimbang memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh optimal, berprestasi di bidang pendidikan, dan berkontribusi secara maksimal dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, MBG menjadi bagian integral dari strategi jangka panjang peningkatan kualitas manusia Indonesia.
Program ini juga memperkuat upaya pengurangan ketimpangan antarwilayah. Dengan menjangkau daerah terpencil dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, MBG membantu memastikan bahwa akses terhadap makanan bergizi tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan pemerataan pembangunan, di mana setiap anak memiliki hak yang sama untuk tumbuh sehat dan mendapatkan kesempatan berkembang secara optimal.
Dalam pelaksanaannya, MBG membutuhkan sistem pengawasan dan evaluasi yang ketat. Pengendalian kualitas makanan, ketepatan sasaran, serta kesinambungan distribusi menjadi faktor krusial untuk memastikan efektivitas program. Pemerintah mengintegrasikan teknologi informasi dalam proses pendataan dan pemantauan, sehingga pelaksanaan MBG dapat dievaluasi secara berkala dan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap program berskala nasional ini.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengatakan untuk mencapai target nol insiden di tahun 2026, BGN telah menyiapkan strategi komprehensif. Salah satunya adalah melalui program sertifikasi keamanan pangan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sertifikasi ini akan menyasar sekitar 3.000 SPPG yang terlibat dalam Program Makan Bergizi Gratis. Proses sertifikasi dilaksanakan bekerja sama dengan ID Survei untuk menjamin standar kualitas.
Disamping itu Wakil Kepala BGN, Nanik S Deyang menegaskan pihaknya berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas program MBG, termasuk memastikan tidak ada lagi kasus terkait keamanan makanan. Nanik juga menyebut, pihaknya terus memperkuat koordinasi lintas kementerian sesuai masukan dari Komisi IX DPR RI agar penyediaan bahan baku makanan bergizi dapat terjamin dengan baik.
Sinergi lintas sektor menjadi faktor penentu keberhasilan MBG. Program ini melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya. Koordinasi yang solid diperlukan agar kebijakan, anggaran, dan pelaksanaan di lapangan berjalan selaras. Pemerintah berupaya memastikan bahwa setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh sehat, cerdas, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Dengan pendekatan kolaboratif, MBG dapat diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.
*) Penulis adalah Penulis adalah Pegiat Literasi pada Narasi Nusa Institute
Leave a Reply