Oleh: Dimas Arga Prasetya *)
Bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra dalam beberapa bulan terakhir tidak hanya meninggalkan kerusakan fisik dalam skala luas, tetapi juga menghadirkan tantangan serius bagi negara dalam memastikan keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat. Ribuan permukiman terdampak, fasilitas publik terganggu, dan aktivitas ekonomi melambat. Dalam konteks inilah, kebijakan pemerintah yang memprioritaskan rehabilitasi rumah warga dan tenaga kesehatan menjadi fondasi penting bagi pemulihan pascabencana yang tidak berhenti pada fase tanggap darurat semata.
Skala kerusakan permukiman menjadi gambaran awal besarnya pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Data pemerintah menunjukkan ratusan ribu unit rumah warga terdampak bencana di berbagai provinsi di Sumatra, dengan Aceh sebagai wilayah dengan tingkat kerusakan tertinggi. Rumah-rumah tersebut bukan sekadar bangunan yang roboh atau terendam lumpur, tetapi ruang hidup masyarakat yang menentukan apakah mereka dapat kembali bekerja, bersekolah, dan menjalankan aktivitas sosial secara normal. Karena itu, pemulihan permukiman ditempatkan sebagai titik awal pemulihan sosial yang lebih luas.
Pemerintah merespons kondisi tersebut dengan menyiapkan skema rehabilitasi rumah warga yang disesuaikan dengan tingkat kerusakan. Untuk rumah rusak ringan dan sedang, bantuan perbaikan diarahkan agar warga dapat segera kembali ke tempat tinggalnya tanpa harus menunggu proses pembangunan jangka panjang. Sementara bagi rumah rusak berat, hunian sementara dan Dana Tunggu Hunian menjadi solusi transisi agar warga tidak berlarut-larut berada di pengungsian. Pendekatan ini memberi kepastian sekaligus fleksibilitas, sehingga proses pemulihan dapat berjalan paralel dengan pemulihan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.
Agar seluruh proses berjalan terkoordinasi, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana mengonsolidasikan langkah lintas kementerian dan pemerintah daerah. Melalui penguatan koordinasi pusat–daerah, Mendagri mendorong percepatan perbaikan permukiman, normalisasi layanan publik, serta pemulihan roda pemerintahan dan ekonomi lokal. Upaya ini diarahkan agar masyarakat dapat segera kembali ke rumah masing-masing dan menjalani kehidupan secara lebih stabil dalam waktu yang relatif singkat.
Setelah fondasi pemulihan permukiman warga dibangun, perhatian pemerintah diarahkan pada keberlanjutan layanan publik, terutama sektor kesehatan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan target agar seluruh layanan kesehatan di wilayah terdampak Sumatra dapat kembali berfungsi penuh pada Maret 2026. Target tersebut mencerminkan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa pemulihan fisik permukiman berjalan seiring dengan pemulihan layanan dasar yang menjadi kebutuhan utama masyarakat pascabencana.
Pemulihan sektor kesehatan dilakukan secara bertahap dan terukur, dimulai dari perbaikan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas yang terdampak banjir dan kerusakan lingkungan. Selain bangunan, kelengkapan sarana pendukung juga menjadi perhatian, mengingat banyak peralatan medis yang rusak atau tidak dapat digunakan secara optimal. Pemerintah memastikan proses identifikasi kebutuhan dilakukan secara rinci agar intervensi yang diberikan benar-benar menjawab kondisi di lapangan.
Upaya tersebut diperkuat dengan pemulihan sarana layanan darurat, khususnya ambulans. Kementerian Kesehatan menggandeng sektor swasta untuk mempercepat perbaikan ambulans yang rusak akibat bencana, sehingga layanan rujukan dan penanganan darurat tetap dapat berjalan. Kolaborasi ini menunjukkan bahwa negara tidak bekerja sendiri, melainkan mampu menggerakkan berbagai pemangku kepentingan untuk menjaga akses layanan kesehatan bagi masyarakat terdampak.
Di luar aspek fasilitas, pemerintah menaruh perhatian serius pada kondisi tenaga kesehatan sebagai tulang punggung layanan publik. Ribuan tenaga medis turut menjadi korban bencana, dengan rumah tinggal mereka mengalami kerusakan ringan hingga berat. Kondisi tempat tinggal yang tidak layak berpotensi mengganggu fokus dan kesiapan mereka dalam melayani masyarakat. Karena itu, rehabilitasi rumah tenaga kesehatan diposisikan sebagai bagian tak terpisahkan dari strategi pemulihan layanan kesehatan secara menyeluruh.
Kementerian Kesehatan telah menyerahkan daftar lebih dari tiga ribu rumah tenaga kesehatan yang membutuhkan perbaikan kepada BNPB dan Kementerian Dalam Negeri. Skema bantuan disusun berdasarkan tingkat kerusakan agar proses rehabilitasi dapat berjalan cepat, tepat sasaran, dan akuntabel. Target penyelesaian perbaikan sebelum Ramadan atau Idulfitri diharapkan memberi kepastian bagi tenaga kesehatan untuk kembali tinggal secara layak dan bekerja secara optimal di wilayah tugasnya.
Untuk memastikan seluruh agenda pemulihan tersebut berjalan sesuai rencana, Menteri Kesehatan juga mengajukan tambahan anggaran rehabilitasi pascabencana kepada DPR. Dukungan legislatif menjadi faktor penting agar pembangunan kembali rumah tenaga kesehatan dan pemulihan layanan kesehatan tidak terhambat oleh kendala administratif. Dalam perspektif kebijakan publik, langkah ini menempatkan sektor kesehatan sebagai prioritas strategis dalam fase transisi dari tanggap darurat menuju pemulihan berkelanjutan.
Rehabilitasi rumah warga dan tenaga kesehatan pascabencana di Sumatra mencerminkan kehadiran negara yang bekerja secara terencana, terukur, dan berorientasi pada keberlanjutan. Kebijakan ini tidak hanya memulihkan bangunan fisik, tetapi juga membangun kembali rasa aman, stabilitas sosial, dan kepercayaan masyarakat. Ketika rumah kembali layak huni dan layanan kesehatan berfungsi normal, pemulihan sosial dapat berlangsung lebih cepat. Dalam konteks tersebut, agenda pemerintah pascabencana layak didukung sebagai fondasi penting bagi ketahanan masyarakat dan penguatan peran negara di mata publik.
*) Pengamat Kebijakan Publik
Leave a Reply