Oleh : Revan Ananda )*
Pemerintah kembali menegaskan bahwa pemberantasan korupsi adalah prioritas utama demi kepentingan rakyat, sebuah penegasan yang penting di tengah upaya kolektif bangsa mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Langkah ini tidak hanya menjadi slogan politik, tetapi diterjemahkan dalam kebijakan nyata yang terus didorong di berbagai sektor penyelenggaraan negara.
Dalam kondisi apapun, korupsi selalu menjadi musuh utama pembangunan karena merampas hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang baik, infrastruktur yang memadai, hingga ruang ekonomi yang adil. Dengan menempatkan pemberantasan korupsi sebagai prioritas, pemerintah menunjukkan komitmen jelas bahwa kepentingan publik berada di atas berbagai kepentingan kelompok, elit, maupun jaringan birokrasi yang tidak sehat.
Beberapa tahun terakhir, pemerintah terus melakukan penguatan sistem pencegahan melalui digitalisasi layanan publik, peningkatan transparansi anggaran, serta evaluasi berkala terhadap kinerja lembaga pemerintah pusat dan daerah. Pendekatan yang diambil tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif melalui pembenahan sistem. Digitalisasi, misalnya, terbukti mampu mengurangi ruang manipulasi, pungutan liar, dan praktik percaloan yang selama ini merugikan rakyat kecil.
Dengan sistem yang terintegrasi, anggaran daerah dapat dipantau secara real-time, proses perizinan lebih cepat dan transparan, serta pelaporan penggunaan dana publik lebih akuntabel. Ini penting karena praktik korupsi tidak hanya terjadi di lingkar elit, tetapi juga di level pelayanan dasar yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat sehari-hari.
Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa komitmen kuat pemerintah dalam memberantas korupsi yang selama ini merongrong anggaran negara dan menghambat peningkatan kualitas pendidikan nasional. Presiden Prabowo kembali menyoroti praktik mark up dan penyimpangan anggaran yang menurutnya masih terjadi di sejumlah kementerian dan lembaga. Pihaknya menginstruksikan seluruh jajaran untuk meningkatkan pengawasan internal secara menyeluruh.
Selain itu, pemerintah juga memperkuat budaya integritas di kalangan aparatur sipil negara melalui pelatihan, peningkatan pengawasan internal, serta evaluasi kinerja berbasis indikator kejujuran dan etika pelayanan publik. Pemberantasan korupsi bukan hanya soal menangkap pelaku, tetapi membangun ekosistem birokrasi yang sehat.
Aparatur yang berintegritas adalah fondasi utama mewujudkan pemerintahan yang dipercaya publik. Upaya ini semakin diperkuat dengan dorongan agar masyarakat turut terlibat aktif dalam pengawasan program pemerintah. Pelaporan pengaduan masyarakat kini difasilitasi secara terbuka, mudah diakses, dan dilindungi, sehingga warga dapat berperan sebagai mitra dalam menjaga penggunaan anggaran publik.
Komitmen pemerintah juga tercermin dalam dukungan terhadap penegakan hukum tegas dan tanpa pandang bulu. Kasus-kasus besar yang berhubungan dengan penyalahgunaan keuangan negara dan korupsi pejabat terus dibawa ke ranah hukum, menunjukkan bahwa negara tidak segan bertindak meskipun menyentuh unsur politik atau jabatan tinggi.
Transparansi dalam proses penyidikan, pengadilan, hingga vonis menjadi bagian penting untuk memulihkan kepercayaan publik. Rakyat membutuhkan bukti nyata bahwa hukum berlaku sama bagi semua, dan pemerintah menunjukkan keseriusannya dengan memperkuat sinergi antara lembaga penegak hukum, auditor negara, lembaga pengawas independen, dan kementerian terkait.
Pakar Hukum Universitas Indonesia, Akhiar Salmi mengatakan pihaknya menilai pernyataan Presiden Prabowo tentang pentingnya pemerintahan bersih mencerminkan komitmen kuat untuk membangun tata kelola negara yang berintegritas. Pihaknya menilai dukungan presiden kepada lembaga penegak hukum menjadi sinyal kuat bahwa negara semakin serius memberantas korupsi. Selain itu, kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polri, dan Kejaksaan menurutnya semakin menunjukkan arah positif.
Dampak yang diharapkan dari prioritas pemberantasan korupsi ini bukan hanya dalam bentuk kasus yang terungkap, tetapi juga dalam pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Korupsi menggerogoti anggaran pembangunan yang seharusnya digunakan untuk kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan subsidi bagi kelompok rentan.
Ketika kebocoran anggaran dapat ditekan secara signifikan, maka APBN dan APBD bekerja lebih efektif. Hal ini tentu berpengaruh besar terhadap kualitas hidup masyarakat, terutama di daerah-daerah yang selama ini tertinggal. Peningkatan tata kelola anggaran akan menambah kepercayaan investor dan memperkuat iklim usaha yang sehat, sehingga membuka lapangan pekerjaan lebih luas dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.
Di sisi lain, upaya pemberantasan korupsi juga harus dipahami sebagai proses panjang yang memerlukan konsistensi lintas pemerintahan, bukan hanya agenda jangka pendek. Reformasi birokrasi, penguatan regulasi, serta pendidikan anti-korupsi di sekolah dan perguruan tinggi merupakan langkah strategis untuk menciptakan generasi masa depan yang menjunjung nilai integritas. Pemerintah telah memulai langkah ini melalui integrasi materi antikorupsi dalam kurikulum, program sosialisasi kepada masyarakat, dan pelibatan akademisi dalam merumuskan rekomendasi kebijakan.
Pada akhirnya, prioritas pemberantasan korupsi adalah investasi besar terhadap masa depan bangsa. Ketika negara berani menertibkan dirinya sendiri, maka rakyat akan merasakan manfaat nyata dalam kehidupan sehari-hari. Komitmen pemerintah ini harus didukung dengan partisipasi masyarakat, media yang independen, dan lembaga sosial yang aktif mengawal transparansi. Melalui kolaborasi, ketegasan, dan kesabaran, Indonesia dapat bergerak menuju tata kelola pemerintahan yang bersih dan bermartabat. Dengan demikian, pemberantasan korupsi bukan hanya menjadi program pemerintah, tetapi gerakan nasional demi keadilan, kesejahteraan, dan kemajuan bersama.
)* Pengamat Hukum
Leave a Reply