JAKARTA – Pemerintahan menegaskan komitmennya dalam meningkatkan layanan kesehatan dasar bagi masyarakat melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Program ini menjadi salah satu capaian nyata selama satu tahun masa kepemimpinan mereka dalam memperluas akses layanan kesehatan, memperkuat kesadaran masyarakat, serta mengoptimalkan efisiensi anggaran kesehatan nasional.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat kemajuan signifikan dalam pelaksanaan tiga Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), yang meliputi Cek Kesehatan Gratis, pengendalian Tuberkulosis (TBC), serta pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di wilayah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK).
Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Aji Muhawarman, menyampaikan di Jakarta pada Selasa bahwa program CKG menjadi simbol nyata keberpihakan pemerintah terhadap peningkatan pelayanan publik.
“Program CKG menjadi bukti nyata keberpihakan pemerintah pada pelayanan publik. Per 20 Oktober 2025, lebih dari 46,9 juta orang telah mendaftar dan 43,9 juta di antaranya sudah mendapatkan layanan,” ujar Aji.
Pemeriksaan dilakukan di 10 ribu puskesmas dan 125 ribu sekolah dengan layanan yang mencakup pengukuran tekanan darah, kadar gula, anemia, serta status gizi.
Aji menambahkan bahwa hasil CKG menunjukkan tiga masalah kesehatan utama yang paling banyak ditemukan, yakni obesitas sentral, diabetes, dan hipertensi. Menurutnya, masyarakat dengan perut buncit memiliki risiko dua kali lipat terkena diabetes dan hipertensi yang berpotensi berujung pada stroke atau penyakit jantung.
Ia juga mengungkapkan bahwa masalah kesehatan gigi masih cukup tinggi di kalangan peserta pemeriksaan.
“Kami melihat antusiasme masyarakat yang luar biasa. Program CKG bukan hanya tentang pemeriksaan, tapi tentang membangun budaya peduli kesehatan di semua lapisan masyarakat,” katanya.
Lebih dari 7.000 puskesmas kini telah menggunakan sistem pemantauan digital untuk memperkuat deteksi dini dan pengawasan pengobatan. Pemerintah juga terus menjalankan strategi door-to-door screening di daerah padat penduduk dan wilayah terpencil guna menjangkau lebih banyak masyarakat.
Di sisi infrastruktur, pemerintah mempercepat pembangunan RSUD di 66 kabupaten dan kota, dengan 32 rumah sakit mulai dibangun pada 2025. Hingga awal Oktober, lebih dari 22 RSUD telah memasuki tahap konstruksi dengan rata-rata progres di atas 50 persen.
Aji menyebut RSUD Tarempa di Kepulauan Anambas sebagai proyek dengan progres tercepat mencapai 73 persen, disusul RSUD Bengkulu Tengah, RSUD Pongtiku di Toraja Utara, dan RSUD Maba di Halmahera Timur.
“Tidak boleh ada warga yang tertinggal hanya karena tinggal jauh dari pusat kota. Pemerintah memastikan fasilitas kesehatan di daerah tertinggal dibangun setara dengan wilayah lain,” tegasnya.
Wakil Menteri Kesehatan, dr. Benjamin Paulus Octavianus, Sp.P(K), menambahkan bahwa program CKG dirancang tidak hanya untuk memperluas layanan publik, tetapi juga untuk meningkatkan efisiensi pembiayaan kesehatan.
“Pembiayaan kesehatan di Indonesia dan dunia mengalami inflasi lebih cepat dari pertumbuhan ekonomi. Dengan fokus pada deteksi dini dan skrining massal, pemerintah berharap dapat menekan biaya pengobatan jangka panjang,” ujarnya.
Leave a Reply