Oleh: Puteri Utami*
Retret Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Gelombang Kedua yang diselenggarakan pada 22–26 Juni 2025 di Kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat, menjadi momentum penting dalam memperkuat keselarasan antara pemerintah pusat dan daerah. Tujuannya adalah membangun komunikasi yang lebih erat, memperkuat kerja sama lintas wilayah, serta menyelaraskan pelaksanaan program prioritas nasional di tingkat daerah.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menyampaikan bahwa terjadi peningkatan kualitas hubungan antarkepala daerah setelah mengikuti retret. Ia menilai kebersamaan yang terbangun selama kegiatan berdampak pada kemudahan kolaborasi di lapangan, terutama saat menghadapi bencana dan pelaksanaan program strategis. Bima menilai bahwa kepala daerah kini lebih saling mengenal, lebih terbuka bertukar pikiran, dan lebih aktif menjalin kerja sama lintas wilayah. Ia juga mencatat peningkatan disiplin dan komitmen peserta, bahkan banyak yang hadir sebelum jadwal acara dimulai.
Retret ini memberikan ruang interaksi langsung antara kepala daerah dengan para menteri dan wakil menteri. Pada hari ketiga, seluruh narasumber hadir sesuai jadwal, menandakan pentingnya kegiatan ini dalam skema pembangunan nasional. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menyatakan bahwa kepala daerah menyuarakan harapan agar program nasional, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), dapat dipercepat implementasinya. Ia menjelaskan bahwa permintaan peningkatan infrastruktur dan percepatan program ini menunjukkan bahwa aspirasi rakyat sangat tinggi dan harus segera dijawab oleh sinergi pusat-daerah.
Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menambahkan bahwa peran pemerintah daerah dalam program MBG sangat vital. Menurutnya, daerah harus mampu menyiapkan infrastruktur, membangun rantai pasok pangan, dan bekerja sama dengan BGN untuk penyaluran bantuan, khususnya kepada ibu hamil, menyusui, dan anak balita. Dadan menginformasikan bahwa dari sisi anggaran program MBG sudah siap, sementara pelatihan sumber daya manusia masih berlangsung dan akan selesai pertengahan Juli 2025, dengan 30 ribu tenaga siap dikirim ke daerah pada akhir bulan. Ia berharap kepala daerah dapat menjaga harmonisasi dan sinergi dalam pelaksanaan program, sebab semua penerima manfaat berada di wilayah masing-masing.
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian, Ferry Irawan, memandang bahwa kepala daerah perlu menangkap peluang dari program strategis nasional untuk mendorong pendapatan daerah. Ia menyebutkan bahwa sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan di berbagai daerah sangat potensial untuk dikembangkan, terutama dengan memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan program Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan). Menurut Ferry, kepala daerah dapat merangkul program-program nasional seperti MBG dan Koperasi Merah Putih agar lebih siap dalam penyelenggaraan di daerah. Ia menegaskan bahwa sinergi ini penting untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen dan menjaga stabilitas inflasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Yandri Susanto, menyampaikan bahwa retret ini penting untuk mengakselerasi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang mengusung pembangunan dari desa sebagai basis pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Ia menekankan bahwa kementeriannya telah menyiapkan 12 rencana aksi, termasuk Bumdes Pendukung MBG, Desa Ekspor, Digitalisasi Desa, dan Desa Wisata. Yandri menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan desa akan secara langsung berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Dari sektor pangan, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, meminta kepala daerah untuk mendorong pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih. Ia menjelaskan bahwa koperasi ini akan menjadi kepanjangan tangan pemerintah dalam distribusi bantuan dan pelaksanaan operasi pasar. Zulkifli juga menyebutkan bahwa koperasi tersebut berfungsi sebagai penyedia kebutuhan pokok masyarakat serta sarana pendukung sektor pertanian dan perikanan seperti gudang pendingin dan mesin pengering.
Retret ini juga mengangkat dimensi politik, hukum, dan keamanan. Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Lodewijk Freidrich Paulus, menyatakan bahwa pemahaman kepala daerah terhadap visi dan misi nasional sangat penting agar kebijakan yang diambil sejalan dari tingkat pusat hingga daerah. Ia menegaskan bahwa pemerintah membentuk 9 desk dan 1 satuan tugas untuk memastikan kebijakan berjalan tegak lurus dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Ia juga berharap daerah dapat meningkatkan potensi investasinya untuk mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Di bidang hukum dan HAM, Wakil Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan, Otto Hasibuan, menyampaikan bahwa setiap kebijakan di daerah harus berlandaskan hak asasi manusia. Ia menegaskan bahwa kepala daerah wajib memperhatikan prinsip HAM dalam setiap regulasi maupun keputusan pemerintahan. Otto menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memberikan perhatian besar pada isu keadilan dan karenanya membentuk Kementerian HAM secara terpisah sebagai bukti penghormatan terhadap hak-hak dasar warga negara.
Dengan seluruh rangkaian ini, Retret Kepala Daerah Gelombang Kedua tidak hanya menjadi forum peningkatan kapasitas dan koordinasi, melainkan juga wadah konsolidasi kebijakan yang menjamin kesinambungan pembangunan nasional. Para kepala daerah kini tidak lagi bekerja dalam silo, tetapi sebagai satu barisan yang sejalan dengan visi besar pembangunan Indonesia ke depan. Ini adalah cerminan bahwa sinergi bukan sekadar jargon, tetapi telah menjadi semangat baru pemerintahan yang ingin menghadirkan kemajuan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.
*Penulis merupakan Peneliti Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Leave a Reply