Oleh : Radjiman Arif*)
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi perhatian serius pemerintah saat ini. Ancaman karhutla tidak hanya berkaitan dengan kerusakan lingkungan, tetapi juga kualitas udara, kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, serta keberlangsungan pendidikan. Karena itu, kehadiran pemerintah di wilayah terdampak perlu diwujudkan melalui langkah yang konkret, terukur, dan langsung menjawab kebutuhan daerah. Bantuan Presiden (Banpres) menjadi salah satu bentuk dukungan tersebut.
Terkait tata kelolanya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan bahwa dana Banpres untuk penanggulangan karhutla harus selalu dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan transparan kepada negara maupun masyarakat. Prinsip dasar ini menjadi fondasi penting bagi pelaksanaan kebijakan di lapangan. Sebagai langkah nyata, pemerintah pusat secara sigap telah menyalurkan Banpres kepada sejumlah wilayah yang paling terdampak. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, misalnya, menerima alokasi sebesar Rp30 miliar, berikut beberapa kabupaten di provinsi tersebut yang juga mendapatkan dukungan serupa untuk menangkal dampak buruk kabut asap.
Dukungan anggaran dari pusat ini sangat vital agar pemerintah daerah memiliki kapasitas ekstra dan tidak perlu menunggu proses penganggaran rutin daerah yang kerap memakan waktu panjang. Banpres ini sejatinya dirancang agar dapat segera dimanfaatkan secara optimal untuk pengadaan peralatan serta upaya mengurangi dampak karhutla terhadap kesehatan masyarakat. Pengelolaan dana oleh pemerintah daerah dan BPBD tentu berpedoman pada petunjuk teknis yang ada. Dengan demikian, proses penggunaan anggaran dipastikan berjalan efisien, tidak berbelit-belit, dan perlindungan bagi warga dapat segera dieksekusi secara akuntabel.
Perhatian penuh pemerintah tersebut juga terwujud jelas di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Penyaluran Banpres sebesar Rp20 miliar untuk daerah ini merupakan langkah mitigasi yang sangat terukur. Dana taktis tersebut diarahkan oleh pemerintah pusat untuk memperkuat kebutuhan lapangan yang mendesak, seperti pengadaan alat pelindung diri (APD), mesin pompa air, nozzle, biaya operasional operasional, serta pemenuhan logistik bagi relawan. Kunjungan langsung jajaran kementerian pada awal September lalu ke lokasi terdampak juga menjadi wujud konkret evaluasi pemerintah untuk memastikan bahwa bantuan tersebut benar-benar memperkuat penanganan di garis depan.
Dari aspek operasional kebencanaan, Kepala BNPB Suharyanto menyatakan bahwa penanganan karhutla yang efektif mutlak membutuhkan koordinasi terpadu lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Mengingat besarnya tantangan yang dihadapi, langkah memperkuat operasi darurat, khususnya di wilayah rawan seperti Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat, menjadi sebuah keharusan. Fokus utama dari pengerahan sumber daya ini adalah memberikan perlindungan maksimal bagi kelompok rentan serta menjamin keselamatan anak-anak sekolah. Hal ini kemudian disinergikan dengan optimalisasi Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) guna mendatangkan hujan buatan di wilayah-wilayah yang kering.
Langkah taktis tersebut memperlihatkan paduan yang pas antara dukungan finansial dari Banpres dengan kemampuan manuver operasional di lapangan. Mobilisasi sumber daya darurat dan penyediaan sarana prasarana bagi personel darat tidak bisa ditunda. Memasuki bulan September, kabut asap di sejumlah wilayah Kalimantan Barat sempat memaksa sebagian sekolah untuk menerapkan pembelajaran dari rumah demi menjaga kesehatan para siswa. Oleh karena itu, gerak cepat pemerintah dalam merespons ancaman ini sangatlah krusial untuk mencegah dampak turunan yang lebih luas terhadap sektor pendidikan dan aktivitas ekonomi warga.
Pendekatan operasional yang komprehensif semacam ini menjadi sangat penting karena setiap daerah memiliki karakteristik lahan yang berbeda. Penanganan kebakaran di kawasan lahan gambut, misalnya, membutuhkan strategi pemadaman dan teknik pembasahan yang jauh lebih rumit dibandingkan dengan lahan mineral. Banyak titik api di lahan gambut yang lokasinya sangat terisolir dan sulit dijangkau melalui jalur darat. Dalam kondisi geografis yang menantang inilah, fleksibilitas dukungan dari pusat menjadi instrumen kunci bagi daerah.
Merespons dinamika di tingkat daerah, Bupati Ketapang Alexander Wilyo (Alex) menekankan pentingnya penanganan karhutla yang dilakukan secara serentak dan berada di bawah satu jalur komando. Komando yang terpusat ini menjadi kunci keberhasilan, mengingat pemerintah daerah bersama TNI, Polri, Manggala Agni, masyarakat, dan unsur relawan telah berjibaku memadamkan api selama lebih dari dua bulan penuh. Guna mengatasi titik-titik api yang tidak terjangkau oleh pasukan darat, usulan pemerintah daerah untuk memperkuat armada operasi water bombing (pengeboman air dari udara) adalah solusi yang paling logis. Kolaborasi udara dan darat inilah yang mampu meredam penyebaran titik api dengan lebih efektif.
Penyaluran Banpres memperlihatkan dengan sangat jelas bahwa pemerintah pusat hadir secara utuh mendampingi daerah terdampak karhutla. Dukungan dana yang ditopang oleh koordinasi ketat BNPB, kesiapsiagaan pemerintah daerah, serta semangat gotong royong dari aparat, dunia usaha, dan masyarakat, merupakan satu kesatuan yang solid. Inilah wujud nyata negara yang tidak tinggal diam ketika terjadi persoalan yang membutuhkan penanganan cepat, dengan senantiasa hadir memberikan solusi demi memprioritaskan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
*) Penulis merupakan Pengamat Sosial
Leave a Reply